Cegah Judi Online, Menteri Komdigi Minta Orang Tua dan Guru Turut Awasi Siswa

JATIMTIMES - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid meminta peran aktif masyarakat untuk turut mengantisipasi praktik judi online (judol). Tidak terkecuali bagi para orang tua dan guru untuk pencegahan bagi kalangan siswa. 

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Sina, Kabupaten Malang, Sabtu (4/1/2025) siang. Kegiatan itu merupakan salah satu dari serangkaian agenda Kementerian Komdigi untuk mensosialisasikan terkait digitalisasi. 

Baca Juga : Selamat! Ini Daftar Pemenang Lomba Video Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka Jenjang SMA

Meutya mengatakan, sosialisasi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses internet secara merata di seluruh Indonesia. Dirinya mengaku tak ingin bahwa akses yang diberikan ke pemerintah digunakan untuk hal negatif. Salah satunya aktivitas judi online. 

"kalau judol, di rumah, di kamar tanpa diketahui orang, kita bisa akses. Itu yang bahaya. Kami titip pesan ke para orang tua, meskipun pendekatan teknologi dilakukan Komdigi, pengawasan tetap ada di rumah," jelas Meutya. 

Sementara itu, di sisi lain pihaknya juga terus memelototi terhadap situs-situs internet. Pihaknya pun juga sering melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun hal tersebut menurutnya terkesan tak cukup efektif. 

"Kita blokir situsnya, nanti muncul lagi, bisa saja. Pemblokiran harus diikuti pengawasan orang tua di rumah atau guru saat sedang di sekolah. Mengatur anak, kapan akses internet dan apa saja yang dibuka. Internet itu seperti pisau bermata dua," tuturnya. 

Untuk itulah sosialisasi itu digelar. Dirinya menganggap bahwa sosialisasi merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah menyediakan akses internet. Ia berharap agar lebih dapat digunakan untuk kegiatan positif. Seperti kegiatan pendidikan atau perekonomian. 

"Setelah terkoneksi kami punya kewajiban moral lain, kalau internet masuk harus digunakan untuk hal baik. Jangan pemerintah memberi untuk digunakan untuk keburukan. Ini yang kami titip ke pemerintah daerah untuk mengawal. Baik kabupaten, kota atau provinsi," ujar Meutya. 

Baca Juga : Daftar Pemenang Lomba Video Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka Jenjang SMP

Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu terdapat sekitar 5.400 lembaga di Indonesia yang mendapat intervensi dari pemerintah pusat terkait penyediaan akses internet. Salah satunya adalah MTs, Ibnu Sina di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 

"Ini salah satu madrasah yang diberi pendampingan oleh Kementerian Komdigi dari sekitar 5.400 se indonesia untuk tahun 2024. Jadi ada 5.400 madrasah dan pesantren yg memang kita bantu memberikan akses internet," terangnya. 

Dimana program tersebut memang ditujukan ke daerah yang masih kesulitan mendapat akses jaringan internet. Apalagi, ia meyakini bahwa informasi yang salah satunya akses melalui jaringan internet merupakan salah satu implementasi undang-undang yang melindungi hak asasi manusia. 

"Jadi infomasi adalah hak asasi manusia. Presiden juga mengedepankan prinsip keadilan. Memang belum 100 persen, namun ini upaya kami bersama," pungkasnya.