Pendaftaran Seleksi PPPK Kota Blitar Diperpanjang, BKPSDM Imbau Pelamar Tak Menunda

JATIMTIMES - Kota Blitar memperpanjang masa pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) gelombang kedua hingga empat hari ke depan. 

Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar Kusno pada Jumat (3/1/2025). “Perpanjangan ini dilakukan sesuai instruksi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan seluruh daerah wajib mengikutinya,” ujar Kusno.

Baca Juga : Masa Sanggah Kuota Sekolah SNBP 2025 sampai Kapan? Ini Jadwalnya

Pendaftaran yang semula dijadwalkan berakhir pada 3 Januari kini diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Kusno menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi para calon pelamar untuk menyelesaikan proses administrasi. Namun, ia mengingatkan para pelamar agar tidak menunda pendaftaran hingga hari terakhir. “Kami khawatir jika banyak yang mengakses di detik-detik terakhir, server bisa mengalami kendala teknis,” katanya.

Formasi PPPK tahun ini disiapkan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut bertujuan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang selama ini bekerja di instansi pemerintah tanpa status kepegawaian yang jelas.

Berbeda dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), seleksi PPPK memiliki kriteria khusus. Pelamar harus memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah. Artinya, masyarakat umum yang tidak pernah bekerja di sektor pemerintahan tidak dapat mengikuti seleksi ini.

Perpanjangan ini menjadi momentum penting bagi para tenaga honorer dan pegawai kontrak yang selama bertahun-tahun mengabdi tanpa status tetap. Salah satu pelamar, Wati, tenaga honorer di salah satu dinas pemerintah Kota Blitar, mengaku lega dengan perpanjangan ini. “Waktu tambahan ini memberi kami ruang untuk mempersiapkan berkas lebih matang,” ujarnya.

Namun, tidak sedikit pula pelamar yang masih kebingungan dengan persyaratan teknis. Kusno memastikan bahwa pihak BKPSDM terus membuka layanan konsultasi bagi para calon pelamar. “Kami hadir untuk membantu memastikan semua proses berjalan lancar. Jangan ragu untuk datang ke kantor kami jika ada kendala,” tegasnya.

Meski demikian, beberapa pengamat menilai seleksi PPPK masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya terkait ketersediaan formasi yang terbatas. Tahun ini, formasi PPPK Kota Blitar disesuaikan dengan kebutuhan instansi, sehingga tidak semua tenaga honorer memiliki peluang yang sama untuk diangkat.

Baca Juga : Di Kota Malang, Harga Emas Sumbang Inflasi Tertinggi Sepanjang 2024

Pemerintah Kota Blitar optimistis pelaksanaan seleksi PPPK ini akan berjalan sesuai harapan. Dengan perpanjangan waktu, diharapkan lebih banyak tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi dan mendapatkan status kepegawaian yang diidamkan. Kusno menambahkan, “Kami berharap, setelah seleksi selesai, proses pengangkatan PPPK dapat segera dilakukan agar pelayanan publik semakin optimal.”

Ke depan, PPPK diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah tenaga kerja non-ASN di Indonesia. Kota Blitar, dengan segala dinamikanya, berusaha menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan ini secara transparan dan akuntabel.