Tim Risma-Gus Hans Klaim Suara Nol di Ribuan TPS, Bawa Gugatan ke MK

JATIMTIMES - Tim Risma-Gus Hans mengklaim ada anomali perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 03 Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. 

Abdul Aziz, juru bicara tim pemenangan sekaligus anggota tim kuasa hukum paslon 03, mengungkapkan bahwa di hampir 4.000 tempat pemungutan suara (TPS), suara Risma-Gus Hans tercatat nol, bahkan di wilayah yang seharusnya memiliki basis pendukung kuat. Ia menegaskan pentingnya menjaga integritas demokrasi. 

"Suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi, vox dei. Setiap suara yang diberikan harus dihargai sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga keutuhan demokrasi," ujar Abdul Aziz, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (19/12/2024). 

Tim Risma-Gus Hans membeberkan sejumlah anomali yang ditemukan selama Pilgub Jatim 2024, antara lain sebagai berikut: 

• Perolehan Suara Nol di Ribuan TPS
Di 4.000 TPS yang tersebar di 31 kabupaten/kota, paslon 03 hanya memperoleh total 30 suara, bahkan nol suara di beberapa TPS. Hal ini dianggap tidak logis, mengingat keberadaan kader PDI Perjuangan dan saksi di tiap TPS. 

“Bagaimana mungkin di TPS yang memiliki pendukung kami, suara kami bisa nol? Bahkan lebih mencengangkan, paslon 02 mendapatkan suara hingga 100% di beberapa TPS,” ucap Abdul Aziz. 

• Tingkat Kehadiran Pemilih yang Tidak Sesuai Data KPU
Di 2.700 TPS, tingkat kehadiran pemilih mencapai 90-100%, jauh di atas rata-rata partisipasi publik Pilgub Jatim yang diumumkan KPU sebesar 70%. 

“Angka ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Sebagian besar TPS lain menunjukkan tingkat kehadiran lebih rendah,” tambahnya. 

• Perbedaan Data C1 dan Form D Kecamatan
Di sembilan kabupaten/kota, terdapat selisih suara antara total hasil C1 dari TPS dengan form D Kecamatan. Bahkan, beberapa formulir C1 plano dilaporkan telah dicoret menggunakan tip-ex, menghilangkan atau mengurangi suara paslon 03. 

• Perbedaan Kuantitas Pemilih dengan Pilbup/Pilwali
Tim menemukan perbedaan jumlah pemilih yang signifikan antara Pilgub Jatim dan pemilihan bupati/wali kota (pilbup/pilwali) di beberapa wilayah. Selisih ini mencapai hingga 194 TPS, yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam rekapitulasi suara. 

Aziz menilai ada indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilgub Jatim. Hal ini melibatkan oknum penyelenggara pemilu serta aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan intervensi. 

“Kami menduga adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang merugikan paslon 03. Bukti-bukti sedang kami rampungkan dan akan kami buka di hadapan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. 

Sebagai respons atas berbagai anomali tersebut, pada 11 Desember 2024 pukul 23.07 WIB, tim kuasa hukum Risma-Gus Hans resmi mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini terdaftar dengan nomor 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. 

“Proses hukum ini kami tempuh demi menjaga keadilan dan integritas demokrasi. Jika pelanggaran ini dibiarkan, demokrasi akan semakin rapuh,” kata Aziz. 

Dia juga menekankan bahwa setiap suara, baik dari seorang presiden maupun pedagang kecil, memiliki nilai yang sama. “Menganggap sepele satu suara berarti mengabaikan demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang diabaikan sama saja dengan membunuh nilai-nilainya,” tandasnya. 

Aziz berharap, kasus ini menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap penyelenggaraan pilkada di masa depan. Mereka menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap proses pemilihan. 

“Pilkada yang tidak jujur dan adil hanya akan mencederai demokrasi. Kami meminta agar semua kejanggalan ini dibuka secara terang benderang untuk memastikan pemilu yang lebih baik di masa depan,” pungkas Aziz.