Apa itu Darurat Militer yang Kini Tengah Heboh di Korea Selatan

JATIMTIMES - Korea Selatan (Korsel) baru saja mendeklarasikan martial law atau darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam sekira pukul 22.20 waktu setempat.

“Kami akan melindungi Korsel yang bebas dari ancaman kekuatan komunis Korea Utara, dan segera memberantas pihak-pihak yang tidak bermoral pro-Korut. Kekuatan anti-negara Korsel yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat kami, dan menetapkan konstitusi yang bebas,” kata Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol dalam deklarasinya seperti dikutip VOA Korea.

Baca Juga : Cari Bibit Atlet, Kemenpora dan PB TI Gelar Kejurnas Taekwondo Cadet dan Junior untuk Olimpiade 2032

“Kami mengumumkan darurat militer (martial law) untuk menjaga ketertiban,” tambahnya kala itu.

Namun status martial law Korsel hanya bertahan 6 jam. Presiden Yoon kemudian mencabut status martial law pada Rabu (4/12/2024) pagi sekitar pukul 04.27 waktu setempat, atas desakan Majelis Nasional Korsel.

“Ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer, jadi kami akan segera menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer,” kata Yoon, Rabu (4/12/2024) pagi.

Majelis Nasional Korsel sebelumnya mengadakan Sidang Pleno, Rabu (4/12/2024) dini hari sekira pukul 01.00 waktu setempat. Sebanyak 190 dari 300 anggota yang hadir, menyatakan suara bulat mengeluarkan resolusi untuk meminta pencabutan darurat militer.

Hal itu sesuai konstitusi Negeri Ginseng tersebut. Dalam Pasal 77, Ayat 4 dan 5 Konstitusi Korsel, ditetapkan bahwa jika Presiden mengumumkan darurat militer, ia harus memberitahu Majelis Nasional tanpa penundaan.

Namun, apabila pencabutan darurat militer diminta dengan persetujuan mayoritas anggota Majelis Nasional yang terdaftar, maka Presiden harus mencabutnya.

Pengertian Martial Law atau Darurat Militer Korea Selatan

Melansir Legal Information Institute, martial law adalah jenis yurisdiksi ketika otoritas militer menggantikan otoritas sipil untuk sementara. Martial law juga populer dengan istilah pemerintahan militer.

Diterapkannya martial law memberi wewenang kepada militer untuk menjalankan tanggung jawab cabang-cabang yang tidak dapat berfungsi. Seperti di antaranya legislatif, cabang eksekutif, atau pengadilan.

Namun dalam pengertiannya, martial law berbeda dengan hukum militer...

Baca Selengkapnya