Banjir Politik Uang Tak Bisa Diungkap, HW Desak Bawaslu Tulungagung Mundur

JATIMTIMES - Praktisi hukum yang juga pengacara di Tulungagung, Hery Widodo menyoroti kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang nihil temuan adanya politik uang. Menurut pria yang akrab disapa HW ini, Pilkada serentak 2024, khususnya di Kabupaten Tulungagung, disebutnya banjir money politics.

Hal ini justru menunjukkan kebodohan kinerja Bawaslu Kabupaten Tulungagung yang tak satupun dapat menangkap adanya praktek politik kotor ini.

Baca Juga : Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dirut Bank Jatim Raih Banker of The Year 2024

"Keterangan Bawaslu Tulungagung yang mengatakan jika proses Pilkada 2024 di Tulungagung bersih dari Money Politics adalah pembodohan politik," kata HW, Rabu (4/12/2024).

Ia justru menanyakan, bagaimana bisa Bawaslu tidak mampu mengungkap adanya praktek politik uang yang disebutnya terang benderang ini.

"Atas parameter apa Tulungagung bebas Money Politic?, Apa Bawaslu hanya mampu duduk manis dan menunggu laporan, jumlah personil 2.107 apakah masih kurang melakukan pengawasan," hanya Hery.

Lanjutnya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, yang dibantu Panwaslu di 19 Kecamatan plus 271 di Tingkat Desa/Kelurahan, justru dianggap nihil kinerja dan tidak serius menjalankan fungsinya.

"Selama ini dimana?, padahal sangat jelas sekali peredaran uang yang luar biasa untuk mencoblos Paslon tertentu. Sangat tidak logis jika Bawaslu tidak tahu," tegasnya.

Ketidakmampuan Bawaslu Kabupaten Tulungagung ini selain memalukan juga seharusnya punya tanggungjawab moral untuk mundur, atas kegagalan mengungkap praktek money politik.

Hal ini disebut Heri juga karena Bawaslu menerima kucuran honor yang tidak sedikit dari pemerintah.

"Jika Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya, mendingan Komisioner mengundurkan diri. Percuma Pemerintah membiayai Bawaslu selama ini," ungkap HW.

Baca Juga : Baca Selengkapnya