Perkuat Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Situbondo Minta DPUPP Pro Aktif dan Tidak Main-Main
Reporter
Wisnu Bangun Saputro
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
20 - Nov - 2024, 07:48
JATIMTIMES - Untuk membuka lahan pertanian baru seluas 2 ribu 5 ratus hektar di Kecamatan Sumbermalang dari lahan marjinal menjadi lahan produktif, Komisi II dan Komisi III DPRD Situbondo mengundang Dinas PUPP dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Situbondo, namun gagal karena pihak DPUPP tidak hadir alias mangkir.
Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Jainur Ridho melalui Wakil Ketua Komisi II, Suprapto mengatakan Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti hasil rapat gabungan yang sudah disepakati bersama antara Komisi II dan III DPRD, DPUPP serta Dinas Pertanian dan Perkebunan pada tanggal 08 November 2024 lalu.
Baca Juga : FISIP Unisba Blitar Bahas Konstruksi Sosial Tokoh Politik Jelang Pilkada 2024
"Jadi setelah Komisi II dan III DPRD Situbondo menindaklanjuti rencana program pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Sumbermalang tersebut, justru Pejabat DPUPP yang mempunyai kewenangan pada saluran hulu tidak ada satupun yang hadir alias mangkir," ujar Suprapto, Rabu (20/11/2024)
"Padahal rencana pembangunan saluran irigasi seluas 2 ribu 500 ratus hektar ini sudah kita sepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, namun sayangnya setelah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat kembali, Pejabat dari DPUPP justru tidak ada satupun yang hadir alias mangkir tanpa ada alasan yang jelas," imbuh Suprapto.
Apakah, kata Suprapto ketidakhadiran mereka itu, karena salah paham bahwa Dinas PUPP kerjanya hanya bisa membangun infrastruktur jalan, tolob, dan hot mix saja, saya khawatir Dinas PUPP seperti itu, sehingga kami berinisiatif untuk memanggil kembali yang ketiga kalinya, untuk mengetahui ketidak hadiran mereka itu alasannya apa.
Tidak hanya itu, legislatif dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan bahwa walaupun program kegiatan pembangunan saluran irigasi di Sumbermalang ini sudah disepakati bersama, namun faktanya sampai saat ini DPUPP masih belum juga memasukkan anggaran di APBD tahun 2025, padahal program ini sangat penting untuk memperkuat dan menunjang swasembada ketahanan pangan di Kabupaten Situbondo, dan program ini juga selaras dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yaitu terkait ketahanan pangan...
