DPRD Kabupaten Malang Dorong Reorientasi dan Penguatan Kinerja BPD

JATIMTIMES - Demi mewujudkan Kemandirian Tata Kelola Pemerintahan Desa, DPRD Kabupaten Malang mendorong reorientasi dan penguatan kinerja BPD. Hal ini seperti diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Malang Muslimin yang menjadi narasumber dalam FGD di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu. 

Diketahui, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan UU Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD bukan bagian dari unsur pemerintah desa, tetapi memiliki fungsi pemerintahan. Dengan peran ini, menurut Muslimin, BPD menjadi mitra strategis pemerintah desa untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa.  

"Posisi BPD sangat strategis karena sejajar dengan pemerintah desa. BPD bertugas membahas dan menyepakati kebijakan desa, termasuk Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) bersama kepala desa, menampung aspirasi warga, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa," jelas Muslimin. 

Baca Juga : Dewan Kabupaten Malang Dorong Partisipasi Pemuda Perkuat Demokrasi

BPD memiliki tugas yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Menggali dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa.  
2. Mengawasi Kinerja Kepala Desa: Memastikan pelaksanaan tugas kepala desa berjalan sesuai aturan.  
3. Membahas dan Menyepakati Ranperdes: BPD berperan sebagai legislator tingkat desa.  
4. Menyelenggarakan Musyawarah Desa: Baik untuk perencanaan pembangunan desa maupun pembahasan isu strategis lainnya.  

Menurut Muslimin, selain fungsi legislasi, BPD juga bertugas mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). "Serta mengelola pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan desa.” katanya. 

Meski memiliki peran vital, menurut Muslimin BPD di berbagai daerah menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat kinerjanya, seperti:  
- Minimnya Pendidikan dan Kapasitas Anggota BPD: Banyak anggota BPD belum memahami tata kelola pemerintahan desa. 
- Rendahnya Pendapatan dan Dana Operasional: Anggaran yang minim sering menjadi kendala dalam menjalankan tugas...

Baca Selengkapnya