Dinsos Situbondo Bakal Kurangi Jumlah Penerima Bansos Tahun 2025, Ketua Komisi IV: Seharusnya Ditambah

JATIMTIMES - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2025 oleh tim APBD (T-APBD) Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Situbondo belum juga menemukan titik temu.

Salah satu pembahasan yang belum juga menemukan titik temu yakni terkait dengan pengurangan jumlah penerima bantuan sembako di Tahun 2025 oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo, hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M Faisol, Jumat (01/11/2024) di ruangannya.

Baca Juga : Masih 8,1%, Pemkot Malang Komitmen Tekan Angka Stunting

Politisi dari partai PPP itu mengatakan, berdasarkan data Dinsos Situbondo jumlah penerima manfaat bantuan sembako pada tahun 2024 sebanyak 26 ribu orang miskin, sedangkan untuk tahun 2025 Dinsos merencanakan akan mengurangi sebanyak 10 ribu orang penerima padahal belum dilakukan verval apakah 10 ribu penerima yang dikurangi itu sudah mampu atau masih masuk data DTKS atau tidak mampu.

"Seharusnya dilakukan verval dulu, apakah penerima yang masuk pengurangan itu sudah mampu dan tidak terdaftar lagi di DTKS," ujar M Faisol.

M Faisol juga mengungkapkan, pagu anggaran Dinsos pada tahun 2024 sebesar Rp 12,7 miliar, sedangkan untuk 2025 sebesar Rp 9 miliar, berdasarkan hal tersebut dirinya menyayangkan dinas yang bertugas untuk mengawal kesejahteraan sosial masyarakat pagu anggarannya malah dikurangi.

Selain itu, M Faisol menanyakan alasan Dinsos mengurangi jumlah penerima bantuan saat pembahasan APBD 2025 kenapa pengurangan dilakukan pada APBD 2025 itu tanpa Verval terlebih dahulu.

"Jawabannya karena tidak ada pengurangan pagu anggaran, selalu itu, maka dari itu kami menyarankan kepada dinas sosial untuk kembali melakukan verval kepada penerima yang masuk dalam pengurangan," jelas M Faisol.

Tidak hanya itu, M Faisol juga miris, dinas sosial yang memiliki tujuan untuk menangani permasalahan Kesejahteraan masyarakat itu, justru mengurangi jumlah penerima bantuan.

"Seharusnya bukan mengajukan pengurangan namun penambahan, mengingat masyarakat Kabupaten Situbondo masih membutuhkan sembako tersebut, bayangkan kalau dikurangi apa tidak kasihan masyarakat nantinya," tegasnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya