Bambang Kawit: Korupsi Harus Diawali dari Dalam Diri Kita Sendiri

JATIMTIMES - Debat publik kedua dalam rangkaian Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar pada Rabu malam 30 Oktober berlangsung sengit dengan tema utama antikorupsi. 

Dua pasangan calon yang bersaing dalam pilkada, yaitu pasangan nomor urut 01 Bambang Rianto (Bambang Kawit)-Bayu Setyo Kuncoro yang didukung PDIP, Golkar, dan PPP, serta pasangan nomor urut 02 H Syauqul Muhibbin (Mas Ibin)-Elim Tyu Samba (Mbak Elim) yang diusung koalisi PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, dan PKS, memaparkan rencana mereka dalam mengatasi korupsi, yang selama ini menjadi persoalan serius di Blitar.

Baca Juga : Pahami Tentang Penyakit Alzheimer, Simak Penjelasan Dokter Neurologi RSI Unisma

Dalam debat tersebut, panelis menyoroti besarnya kerugian negara akibat korupsi di Blitar. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023, total kerugian negara mencapai Rp 10 miliar, terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, sekitar 35 persen anggaran untuk infrastruktur dan pelayanan dasar dikabarkan terbuang sia-sia. 

Survei pada awal 2024 menunjukkan bahwa 70 persen masyarakat menilai korupsi menghambat pembangunan.

Panelis kemudian meminta tanggapan dan rencana konkret dari setiap pasangan calon untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi di kalangan pegawai negeri dan masyarakat.

Pasangan Bambang Kawit dan Bayu Setyo Kuncoro, yang dikenal dengan visi antikorupsinya, menekankan pentingnya pembenahan moral sebagai langkah awal. Bambang Kawit menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, terutama para pemimpin daerah. “Korupsi ini harus diawali dari dalam diri kita sendiri. Kita berjanji dan berkomitmen untuk tidak merugikan masyarakat,” ujar Bambang.

Menurut dia, pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi akan sulit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tidak hanya sekadar komitmen. Bambang menyampaikan langkah konkret yang akan diambil jika dirinya terpilih sebagai wali kota Blitar. Menurut Bambang, pelatihan dan pembekalan antikorupsi akan digelar secara rutin bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Blitar. “Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan pembekalan kepada OPD agar kebocoran anggaran di Pemerintah Kota Blitar dapat ditekan,” ucap dia.

Bagi Bambang, transparansi juga menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya membuka informasi seluas-luasnya kepada publik agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih akuntabel...

Baca Selengkapnya