Orasi Ilmiah Dalam Wisuda Semester Genap Unikama, Pakar Hukum Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Kearifan Lokal
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
Nurlayla Ratri
26 - Oct - 2024, 11:28
JATIMTIMES - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid hadir langsung memberikan pidato ilmiah dalam agenda Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, Sabtu 26 Oktober 2024. Dalam kesempatan tersebut, Fahri menekankan pentingnya kearifan lokal dalam konstitusi hukum Bangsa Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri mengungkapkan bawah konsep kearifan lokal dalam konstitusi Indonesia sangat terang benderang, secara eksplisit telah menjamin eksistensi kearifan lokal itu sendiri. Dalam Ketentuan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 disebutkan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum masyarakat adat serta hak tradisional lainnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat Tegaskan Komitmen Kawal APBD Tepat Sasaran
Selanjutnya dalam ketentuan konstitusional pasal 28 i ayat 3 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dari ketentuan tersebut, jelas ada perlindungan kearifan lokal dalam entitas masyarakat yang juga konsekuensi pengakuan negara sebagai prinsip living low yang berlangsung sampai sekarang.
“Sejatinya negara kita mempunyai kearifan lokal yang tumbuh subur. Kearifan lokal itu tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi dan tumbuh dengan sendirinya dalam masyarakat dari Nurani yang tergabung dalam sistem sosial masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, kearifan lokal itu kemudian diwujudkan sebagai hukum adat yang masih utuh dalam penegakan hukum di daerah masing-masing. Hal ini sangat memudahkan penegakan hukum di Indonesia. Bagian terpenting menjaga kearifan lokal ini pun telah diakui dan dijamin eksistensinya dalam konstitusi melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Begitupun peraturan daerah juga selaras dengan kearifan lokal masyarakat. Hal itu menjadi bukti bahwa, kearifan lokal terjaga dalam tata kehidupan bernegara yang dituntun konstitusi. Dalam pembangunan hukum nasional, jika ditinjau dari perspektif kearifan lokal, seharusnya merupakan pembangunan hukum berbasis kemajemukan.
“Hal ini dapat dilakukan dengan membangun pemahaman mengenai pluralisme hukum bagi setiap pelaku pembangunan hukum...
