Surat Permintaan Pengerahan Siswa di Sleman untuk Sambut Kedatangan Presiden Tuai Kritikan

JATIMTIMES - Kabar tentang permintaan pengerahan siswa sekolah untuk menyambut rombongan Presiden RI Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Sleman menjadi sorotan publik. Surat yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0732/Sleman tertanggal 23 Oktober 2024, dan bernomor B/1480/X/2024 ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sleman untuk menginstruksikan siswa berjajar di sepanjang jalan yang akan dilalui rombongan presiden pada 24 dan 27 Oktober 2024. 

Isi surat ini menyebutkan bahwa permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Danrem 072/Pmk No ST/621/2024, yang bertujuan menyambut kedatangan presiden di wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Dalam permintaan itu, siswa diminta mengenakan seragam sekolah dan membawa bendera kecil merah putih. 

Seperti diketahui, mulai hari ini, Jumat (25/10) para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Untuk menuju ke Magelang, rombongan Presiden dan para pejabat Kabinet Merah Putih melintas sekitaran Provinsi DIY dan Jawa Tengah. 

Sontak, surat itu menuai reaksi keras dari kalangan penulis, aktivis, dan masyarakat yang mempertanyakan manfaat dan etika dari pengerahan siswa untuk kegiatan tersebut. 

Salah satu kritik pedas datang dari penulis dan pengamat sosial Made Supriatma, yang mengungkapkan kekhawatirannya melalui Instagram pribadinya. Supriatma menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi mengenai anak-anak sekolah di Magelang yang dipaksa berjajar di pinggir jalan untuk menyambut presiden. “Berjam-jam anak-anak menunggu, namun sang presiden tak kunjung datang,” ujarnya. 

Menurut Supriatma, adanya surat tersebut mengingatkannya pada masa Orde Baru ketika pengerahan massa dilakukan untuk menyambut kedatangan pemimpin. "Untuk saya, ini seperti deja vu. Apakah kita tidak sedang kembali ke era Orde Baru?” katanya. 

Ia menyoroti bahwa anak-anak sekolah, yang seharusnya berada di ruang kelas untuk belajar, kini dikerahkan hanya untuk menyambut elite negara. "Jangan bicara soal mencerdaskan bangsa jika masih berpikir ala jaman kerajaan di mana raja perlu disembah dan dielu-elukan," ujarnya. 

Kritikan lain yang dilontarkan Supriatma adalah terkait pertanyaan tentang kewenangan militer dalam meminta pengerahan siswa. “Kenapa anak-anak sekolah? Mengapa tidak tentara saja?” tanyanya. Menurutnya, tindakan ini merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengorbankan anak-anak yang seharusnya berada di kelas untuk belajar. 

Ia juga mendengar cerita bahwa siswa-siswa tersebut sempat mengalami hujan dan terik matahari, tanpa ada fasilitas makan...

Baca Selengkapnya