Rumah Keadilan Kupas Ancaman dan Tantangan Pilkada 2024

JATIMTIMES - Forum Group Discussion (FGD) bertemakan ‘Ancaman, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Pilkada  yang Berintegritas" digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan di Jalan Kertas Kembang, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kamis (24/10/2024). 

Terungkap ada beberapa faktor ancaman yang disoroti dalam FGD agar nantinya proses Pilkada 2024 bisa diwaspadai dan tidak tercederai.

Baca Juga : Polres Malang Ringkus Begal Modus COD HP

FGD ini menghadrikan empat pembicara. Yakni advokat LBH Rumah Keadilan Kota Malang Nadya Dara Prasetyo, Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Ria Casmi Arrsa, komisioner Divisi Hukum KPU Kostantinus Naranlele, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Iwan Sunarya.

Beberapa faktor yang menjadi sorotan yakni netralitas aparatur sipil negera (ASN), money politics, keikutsertaan anak-anak dalam kampanye, serta banyaknya mahasiswa di luar Kota Malang yang tidak punya hak pilih.

“Banyak kerawanan, utamanya soal kerawanan ASN. Ada beberapa calon punya posisi yang strategis dalam pemerintahan sehingga pasukan ASN yang di belakang  ditakutkan tidak independen,” ungkap advokat LBH Rumah Keadilan Kota Malang, Nadya Dara Prasetyo.

Menurut Nadya, karena sejumlah calon wali kota  pernah memiliki jabatan strategis di lingkungan Pemkot Malang, netralitas ASN ini menjadi perhatian yang cukup ekstra sehingga perlu pengawasan bersama masyarakat.

Faktor ancaman selanjutnya adalah pemilih mahasiswa luar daerah perlu dipastikan tidak semua punya hak pilih di pilkada. Terkecuali mahasiswa asal Jatim yang masih memiliki hak suara pemilihan gubernur. 

Hal tersebut perlu diantisipasi agar risiko pemungutan suara ulang tidak terjadi. Jangan sampai yang tidak punya hak pilih ikut mencoblos.

“Ini perlu diawasi secara intens di tempat pemungutan suara (TPS) dan ini masih lemah. Jadi, harus dilakukan secara jeli,” kata Nadya.

Kemudian money politics atau politik uang yang marak dalam setiap kontestasi pilkada  dikupas Ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Ria Casmi Arrsa. “Politik uang ini adalah isu sentral hampir semua pilkada terjadi,” ujar Arrsa.

Baca Juga : Baca Selengkapnya