Evaluasi Layanan 2024, Kemenhub Hitung Subsidi Penyeberangan Perintis 2025

JATIMTIMES - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai menghitung alokasi subsidi untuk penyeberangan perintis tahun 2025. Hal ini dibahas dalam rapat konsolidasi di Vasa Hotel Surabaya, Rabu hingga Jumat, 23 - 25 Oktober 2024.

Rapat tersebut digelar untuk melakukan evaluasi layanan lintasan penyeberangan perintis tahun 2024 dan penetapan layanan penyeberangan perintis tahun 2025. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Risyapudin Nursin membuka langsung kegiatan tersebut.

Baca Juga : Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi: Arahan Khusus Kadiskominfo Jatim untuk KIM Kota Kedir

"Hal ini dilakukan juga untuk mendukung program Asta Cita yang merupakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029 yang beberapa poinnya adalah pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Asta Cita sudah harus dimulai sebagai penyemangat dalam melaksanakan tugas khususnya keperintisan," ungkapnya, Rabu (23/10/2024).

Dia menegaskan, Kemenhub akan terus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan layanan-layannan dalam rangka meningkatkan perekonomian, menekan angka inflasi dan memberantas kemiskinan. Adapun, peningkatan layanan angkutan perintis ini merupakan program 100 hari (Quick Win) sektor transportasi darat.

Ia juga menjelaskan perkembangan angkutan penyeberangan perintis setiap tahunnya terus mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan dengan jumlah peningkatan sarana, prasarana dan frekuensi layanan di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP). 

“Dengan adanya peningkatan tersebut, kami yakin bahwa transportasi sungai, danau dan penyeberangan mampu meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik nasional menuju indonesia maju,” ujar Dirjen Risyapudin.

Pada kesempatan ini Ia juga menuturkan perlunya sinergitas dan kolaborasi yang terjalin antara perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat di daerah yaitu para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dengan perusahaan BUMD, swasta maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan angkutan keperintisan demi kepuasan layanan bagi masyarakat.

“Saya harap evaluasi ini dapat dilaksanakan minimal per semester (6 bulan) untuk melihat bagaimana progres penyelenggaraan layanan ini berjalan baik atau tidak agar bisa dicari penyelesaian...

Baca Selengkapnya