Bawaslu Blitar Soroti Lambannya KPU Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Kode Etik PPK

JATIMTIMES – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menyayangkan lambatnya respons Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar dalam menindaklanjuti saran perbaikan (sarper) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh beberapa anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK). 

Saran perbaikan ini diajukan Bawaslu setelah adanya temuan bahwa sejumlah anggota PPK diduga terlibat dalam kegiatan yang mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Baca Juga : Revitalisasi Ekosistem Hayati, Gelar Aksi Bersih Sungai dan Tebar 10 Ribu Benih Ikan di Wonokromo

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengungkapkan bahwa saran perbaikan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada KPU pada 7 Oktober 2024, tepatnya pukul 17.38 WIB. Dalam surat tersebut, Bawaslu meminta agar KPU segera mengambil langkah hukum terhadap oknum anggota PPK yang diduga melanggar kode etik dalam acara istighotsah di Panggungrejo pada 6 September 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Abdul Ghoni, calon wakil bupati Blitar, yang menimbulkan dugaan bahwa beberapa anggota PPK memberikan dukungan kepada paslon tertentu.

"Kami sudah berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Blitar setelah menyampaikan sarper untuk memastikan ada tindak lanjut. Namun hingga saat ini, kami belum menerima balasan tertulis maupun konfirmasi resmi dari KPU," jelas Nur Ida Fitria, Kamis (10/10/2024). 

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc KPU, KPU Kabupaten Blitar seharusnya menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dalam waktu tiga hari sejak diterimanya surat.

Namun, hingga Kamis 10 Oktober 2024, pukul 17.45 WIB, belum ada tanda-tanda KPU Blitar bergerak untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu. Situasi ini membuat Bawaslu khawatir bahwa dugaan pelanggaran ini tidak akan diproses dengan semestinya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar Masrukin juga menyatakan kekecewaannya terhadap lambatnya langkah yang diambil oleh KPU. "Ada kesan bahwa KPU Blitar meremehkan saran perbaikan dari kami. Kami menduga, KPU berusaha melindungi oknum PPK yang diduga melanggar kode etik," tegasnya.

Masrukin menekankan pentingnya KPU memberikan klarifikasi tertulis atas saran perbaikan tersebut...

Baca Selengkapnya