Bupati Blitar Tegaskan Pentingnya Sinergitas untuk Maksimalkan Pemungutan PBB-P2

JATIMTIMES — Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini disampaikan dalam acara High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Peningkatan Sinergitas Pemungutan PBB-P2 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar di Hotel Kusuma Agro, Kota Batu, Kamis (12/9/2024).

Acara yang dihadiri oleh camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Blitar ini bertujuan untuk menggenjot capaian realisasi PBB-P2 yang sampai dengan bulan Agustus baru mencapai 51,27 persen dari target Rp 46,3 miliar. Bupati Rini mengingatkan pentingnya pencapaian target tersebut sebelum jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2024.

Baca Juga : Bahas Kesiapan Pilkada di Bakesbangpol, Pj Wali Kota Malang Tekankan Soal Koordinasi

Bupati Blitar mengungkapkan bahwa masih ada waktu untuk meningkatkan realisasi pajak melalui kerja sama yang baik antara semua pihak terkait. “Diperlukan peran aktif dan komitmen bersama antara camat, kepala desa, dan lurah sebagai anggota tim pemungut PBB-P2 untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak,” ujar Bupati Rini dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, sinergitas adalah kunci dalam mencapai target pajak sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Bupati Rini juga menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. “Kami minta agar seluruh instansi terkait terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai kemudahan pembayaran pajak melalui fitur-fitur online yang tersedia dalam sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” katanya.

Menurut Bupati, pemanfaatan pembayaran online sangat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, adanya penghapusan sanksi administratif atas pembayaran piutang PBB-P2 untuk tahun 1994 hingga 2023 yang dilakukan pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2024 menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenai denda. “Ini adalah momen yang tepat bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa beban tambahan,” jelasnya.

Meskipun capaian PBB-P2 saat ini masih jauh dari target, Bupati Rini tetap optimis bahwa dengan kerjasama yang baik, target tersebut dapat dicapai sebelum tenggat waktu...

Baca Selengkapnya