Hasil Tes Kesehatan Bapaslon Pilkada Kabupaten Malang Diumumkan Tanggal 13 September 2024

JATIMTIMES - Hasil tes kesehatan bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun 2024 akan diumumkan pada tanggal 13 September 2024.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika. Pria yang akrab disapa Dika ini mengatakan, bahwa pada hari ini Selasa (3/9/2024) pihaknya telah menerima berkas tes kesehatan dari pihak RSSA Malang. Baik paslon HM. Sanusi-Lathifah Shohib maupun Gunawan Wibisono-Umar Usman yang selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Malang. 

Baca Juga : Mas Dhito Ingatkan Peranan Penting Seorang Ayah bagi Pertumbuhan Anak

"Setelah itu kami masih akan melanjutkan proses penelitian administrasi. Nanti kita sampaikan hasilnya pada LO pasangan calon pada tanggal 5 September 2024 untuk dapat dilakukan perbaikan persyaratan tanggal 6 sampai 8 September 2024," ungkap Dika, Selasa (3/9/2024). 

Hasil pemeriksaan tes kesehatan yang diterima oleh KPU Kabupaten Malang berupa hasil tes kesehatan jasmani, rohani maupun bebas psikotropika. Tes kesehatan tersebut merupakan salah satu tahapan pada Pilkada Kabupaten Malang 2024. 

"(Hasil tes kesehatan kedua bapaslon diumumkan ke publik) tanggal 13 September 2024," kata Dika.

Komisioner KPU Kabupaten Malang yang dulunya merupakan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menuturkan, bahwa pihaknya untuk saat ini hingga beberapa hari ke depan akan menunggu hasil proses penelitian administrasi terkait dengan berkas kedua bapaslon. 

Hal itu dilakukan untuk mengetahui berkas dari masing-masing bapaslon memenuhi syarat atau tidak. Dika mengaku, untuk saat ini pihaknya tidak ingin berandai-andai terkait dengan hasil final penelitian administrasi. 

"Jangan berandai-andai, kita lihat nanti saja. Proses masih berjalan, kita belum tahu hasilnya. Nanti kalau sudah tahu hasilnya, akan kami sampaikan kepada LO pasangan calon. Ada mekanisme dan ada prosesnya," ujar Dika. 

Disinggung mengenai proses penelitian berkas administrasi kedua bapaslon yang saat ini masih berlangsung, apakah telah ditemukan berkas yang tidak memenuhi syarat, Dika enggan menyampaikan. Karena saat ini proses penelitian berkas administrasi masih berjalan. 

Baca Juga : Gunung Argopuro Terbakar, Balai Besar KSDA Jatim Tutup Jalur Pendakian

"Masih proses (penelitian berkas administrasi). Nanti tanggal 5 (September) akan disampaikan. Pasti sudah ada masukan apa yang sudah sesuai, yang tidak sesuai, tapi kan keseluruhannya sudah selesai," tutur Dika.

Lebih lanjut, pihaknya pun menyebutkan beberapa berkas administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing bapaslon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. 

Di antaranya formulir model B pencalonan partai politik KWK, surat pernyataan, surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas narkotika, surat pernyataan tidak pernah dipidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat catatan kepolisian, tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara, serta tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

"Surat tanda terima kekayaan calon dari instansi yang berwenang atau LHKPN, Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, paling rendah SLTA sederajat yang telah dilegalisir, kartu NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dalam lima tahun terakhir," pungkas Dika.