Muncul Peringatan Darurat Garuda Biru, Terkait Polemik Putusan MK vs Revisi UU Pilkada?

JATIMTIMES- Tampilan Garuda biru dengan tulisan Peringatan Darurat tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah publik figur, akun media, dan warganet pada umumnya banyak mengunggah foto dan video tersebut.  

Pantauan JatimTIMES di platform X, kata kunci Peringatan Darurat menduduki jejeran trending topic dengan menghimpun 6.950 tweet. Bersamaan dengan itu, tagar '#KawalPutusanMK' juga merajai trending topic X dengan menghimpun 24.500 tweet.

Baca Juga : Viral Ada Penyergapan Pesawat di Langit IKN, Ini Fakta Sebenarnya!

Netizen di Indonesia ramai membagikan gambar garuda berlatar warna biru di media sosial. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom percakapan dengan gambar garuda biru.

Gambar garuda biru itu mulanya dibagikan akun kolaborasi @narasinewsroom, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram. Sejumlah publik figur juga tampak membagikan tangkapan layar tersebut, misalnya Pandji Pragiwaksono dan Bintang Emon. 

Banyak warganet yang mengasosiasikan Peringatan Darurat tersebut terkait antara Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir aturan threshold alias ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% berubah ke dalam sejumlah skema yang memungkinkan partai non parlemen bisa mengusung calonnya sendiri.

Akan tetapi, di tengah kabar tersebut, muncul rencana untuk merevisi Undang-undang No.10/2016 tentang Pilkada lewat Badan Legislasi DPR. Kabar yang beredar, rencana amandemen UU Pilkada itu untuk 'mengesampingkan' putusan MK yang berpotensi mengubah konstelasi politik. 

DPR sendiri telah menjadwalkan pembahasan UU Pilkada pada hari ini, Rabu (21/8/2024). Menariknya dari jadwal yang dibagikan di DPR, pembahasan UU Pilkada akan dilakukan pukul 10.00 WIB dan langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan pada pukul 19.00 WIB. Kalau sesuai jadwal, rapat paripurna akan berlangsung pada Kamis (22/8/2024).

Sejauh ini belum ada konfirmasi pasti dari pihak DPR mengenai isu yang tengah beredar tersebut. 

Adapun isu amandemen UU Pilkada berhembus usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Menkumham Supratman Andi Atgas. Supratman adalah kader Gerindra, ia baru sekitar 2 hari menjabat sebagai Menkumham menggantikan kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna H Laoly...

Baca Selengkapnya