R-APBD Kota Surabaya 2025, Wali Kota Prioritaskan untuk Penyelesaian Banjir hingga Pengentasan Kemiskinan
Reporter
M. Bahrul Marzuki
Editor
A Yahya
02 - Aug - 2024, 03:53
JATIMTIMES - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan langsung dalam sidang paripurna di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, setelah tanggapan dan jawaban, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh masing-masing komisi DPRD untuk segera disahkan. "Jadi ini tanggapan dari pertanyaan dari fraksi, untuk segera ditindaklanjuti ke komisi masing-masing," kata Wali Kota Eri usai mengikuti sidang paripurna.
Baca Juga : Tolak Bayar Iuran Rp140 Juta, Akses Jalan ke SMP Swasta di Surabaya Ditutup Warga
Wali Kota Eri menjelaskan bahwa APBD 2025 diprioritaskan untuk kesehatan, penyelesaian banjir hingga pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari anggaran gedung dan bangunan yang naik 33,71 persen dan anggaran jalan, jaringan dan irigasi naik sebesar 16,74 persen.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga sudah menyiapkan skema-skema yang akan dijalankan untuk prioritas APBD 2025.
Terkait prioritas penyelesain banjir, Wali Kota Eri akan melanjutkan pekerjaan saluran diversi Wiyung yang akan terintegrasi sampai ke Gresik. Saluran tersebut akan ditargetkan selesai 2026.
"Jadi terkait jalan itu, yang dari Wiyung sampai Gresik gorong mari (belum selesai). Lalu, di Gunungsari dan depan Pondok Benowo Indah juga harus diselsaikan karena itu targetnya selesai 2026 nanti. Semua saluran itu akan terintegrasi," jelas Wali Kota Eri.
Sementara itu, Wali Kota Eri menyebut untuk prioritas kesehatan APBD 2025 akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan gedung Rumah Sakit (RS), serta Puskesmas di setiap kelurahan.
"Ada perbaikan terkait gedung RS, ada pula perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan layanan Integrasi Layanan Primer (ILP), karena disetiap kelurahan harus ada satu. Layanan itu menjadi percontohan dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes), supaya berobat lebih nyaman untuk masyarakat," paparnya.
Mengenai pengentasan kemiskinan, Wali Kota Eri akan mempertankan skema-skema yang sudah ada, seperti padat karya dan juga pelatihan kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).
"Pengentasan kemiskinan sudah kita lakukan dengan model padat karya, serta pelatihan kerja oleh Disperinaker dengan melihat kebutuhan yang ada," pungkasnya.
