Pemkot Batu Jadi Salah Satu dari 10 Instansi dengan Pariwara Antikorupsi Terbaik 2024

JATIMTIMES - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Batu karena didapuk menjadi satu dari 10 instansi dengan Pariwara Antikorupsi Terbaik Tahun 2024, Kamis (11/7/2024). Hal tersebut berkat berbagai upaya edukasi dan kampanye antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat Kota Batu.

Dalam Awarding Pariwara Antikorupsi 2024 yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja Semarang Jawa Tengah, penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Pj. Wali Kota Batu Aries Agung Paewai. 

Baca Juga : Mayat Diduga Disabilitas Ditemukan di Bawah Jembatan Perlintasan Kereta Api Jodipan

Aries, dalam wawancaranya menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan pemicu komitmen untuk terus melakukan pencegahan korupsi melalui informasi dan publikasi di media sosial. Terutama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang selama ini sudah dijalankan dengan baik.

"Untuk mencegah korupsi melalui publikasi dan informasi publik terus dilakukan menjadi komitmen. Para ASN diharuskan lebih memahami dan menghindari praktik korupsi, membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ungkapnya.

Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2024 diberikan kepada 10 intansi yaitu PT Bank Aceh Syariah, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Pemerintah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Bombana, PDAM Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Pekalongan.

"Kita juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Batu untuk lebih peduli terhadap isu-isu anti korupsi, terutama bagi generasi muda kita," jelasnya.

Baca Juga : Event BEN Carnival 2024, Sejumlah Ruas Jalan di Kota Blitar Ditutup Total

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kota Batu Onny Ardianto menyampaikan bahwa beberapa indikator yang dicapai salah satunya semakin banyaknya media dan konten muatan pariwara antikorupsi. Sehingga hal tersebut memunculkan budaya taat hukum.

"Untuk indikator penilaian lebih detail yang paham dari KPK. Tetapi intinya diperhitungkan jumlah tayangan dan jumlah media yang digunakan. Apabila semakin banyak penilaian semakin tinggi. Yang digunakan semua media luar ruangan, media sosial dan atv (tv pemerintah)," papar Onny.