Sepakat dengan Presiden Jokowi, Bupati Blitar: WTP Adalah Langkah Awal Menuju Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

JATIMTIMES- Pada Senin, 8 Juli 2024, suasana Jakarta Convention Center penuh antusiasme saat para pejabat tinggi negara berkumpul untuk menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Di tengah kerumunan, hadir Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang ditemani oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Turut serta dalam acara tersebut, para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari seluruh Indonesia.

Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Pelanggaran Coklit oleh Pantarlih

Acara ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, kepada Presiden Joko Widodo. LHP tersebut mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. 

Dalam sambutannya, Isma Yatun menekankan pentingnya peran BPK dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. "BPK bertugas memastikan bahwa setiap sen uang negara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Isma Yatun, menegaskan komitmen lembaganya.

Presiden Joko Widodo, dalam pidato sambutannya, memberikan apresiasi kepada BPK atas dedikasinya dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para Kepala Daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa memperoleh opini WTP seharusnya tidak dipandang sebagai prestasi luar biasa, melainkan kewajiban standar dalam pengelolaan keuangan negara. 

"WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya dalam menggunakan dan menjalankan APBN atau APBD dengan baik serta pertanggungjawaban secara baik pula," ungkap Jokowi dengan tegas.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada hasil dan dampak positif dari pengelolaan keuangan, bukan sekadar mengejar opini WTP. Ia mengingatkan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas harus berjalan seiring untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi kemajuan negara. 

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita harus berani fokus pada hasil dan capaian yang manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat dan membawa kemajuan negara," tambahnya...

Baca Selengkapnya