Pj Wali Kota Kediri dan DPRD Kota Kediri Tandatangani Persetujuan Bersama Dua Raperda
Reporter
Bambang Setioko
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
21 - Jun - 2024, 01:07
JATIMTIMES - Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama DPRD Kota Kediri melakukan persetujuan bersama dua peraturan daerah, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (20/6).
"Kami atas nama Pemerintah Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah memberikan persetujuan atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2023-2044, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023," ujar PJ Wali Kota Kediri.
Baca Juga : Suaminya Ditugaskan Jadi Kandidat Wali Kota Kediri, Begini Respon Istri Katino
Lebih lanjut, Zanariah menjelaskan bahwa pembentukan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2024-2044 ini penting, karena penataan ruang merupakan salah satu instrumen bagi Pemda dalam menghadapi masalah pembangunan, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, adanya Perda ini dapat menjadi pedoman, arah, kebijakan dan strategi dalam penataan ruang kawasan.
“Setelah ini kami akan tindak lanjuti permohonan persetujuan lintas sektor ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional," imbuhnya.
Sementara itu, untuk Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, menurut Pj Wali Kota Kediri penyusunan dan pembentukannya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Untuk itu, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara profesional dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Zanariah menyatakan bahwa berbagai saran, masukan dan rekomendasi dari seluruh anggota DPRD Kota Kediri dalam pembahasan rapat panitia khusus, akan menjadi bahan motivasi Pemerintah Kota Kediri untuk lebih kreatif mengambil langkah konkrit dan strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan transparan.
Baca Juga : Baca Selengkapnya