Sanksi Jika Tak Segera Padankan NIK dan NPWP hingga 30 Juni 2024

JATIMTIMES - Mulai 1 Juli 2024 mendatang, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan resmi diberlakukan. Penggantian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Oleh karenanya, proses pemadanan NIK dengan NPWP harus diselesaikan sebelum 30 Juni 2024. Setelah tenggat waktu ini, format NPWP yang saat ini terdiri dari 15 digit akan digantikan dengan format baru yang terdiri dari 16 digit.

Baca Juga : Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisba Blitar Sukses Gelar Seminar Bangun Ide Kreatif dan Raih Cuan Melalui Media Sosial

Diketahui, perubahan aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki identitas yang unik dan terintegrasi. Pemadanan NIK menjadi NPWP hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Sementara itu, bagi wajib pajak yang baru mendaftar, akan langsung terdaftar menggunakan NIK mereka.

Jika pemadanan NIK dengan NPWP tidak dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan, sejumlah layanan penting akan terhenti bagi wajib pajak. Berikut enam layanan yang tidak dapat diakses jika NIK dan NPWP tidak dipadankan, dilansir dari laman Ditjen Pajak RI: 

1. Layanan Pencairan Dana Pemerintah: Wajib pajak tidak akan dapat mengakses dana bantuan atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah.

2. Layanan Ekspor dan Impor: Pengusaha dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor akan mengalami kendala dalam mengurus izin dan dokumen yang diperlukan.

3. Layanan Perbankan dan Sektor Keuangan Lainnya: Nasabah mungkin tidak bisa membuka rekening baru, mengajukan pinjaman, atau melakukan transaksi keuangan lainnya yang mensyaratkan NPWP.

4. Layanan Pendirian Badan Usaha dan Perizinan Berusaha: Proses pendirian perusahaan baru atau memperoleh izin usaha akan terhambat.

5. Layanan Administrasi Pemerintahan: Beberapa layanan administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain Direktorat Jenderal Pajak akan terhenti.

6. Layanan Lain yang Mensyaratkan Penggunaan NPWP: Layanan lain yang memerlukan NPWP sebagai syarat administrasi juga tidak akan dapat diakses.

Untuk menghindari sanksi tersebut, wajib pajak bisa memadankan NIK terhadap NPWP melalui berikut ini, dilansir dari laman Indonesia Baik...

Baca Selengkapnya