Paripurna LKPJ Bupati Hendy, Diwarnai Demo Mahasiswa dan Pemberian Rapor Merah

JATIMTIMES - Sidang Paripurna DPRD Jember dengan agenda penetapan raperda pada LKPJ Bupati tahun APBD 2023, yang digelar pada Senin (10/6/2024) diwarnai aksi demo oleh mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember.

Akai demo yang dilakukan puluhan Mahasiswa IMM ini, untuk memberikan raport merah kepada pemerintahan Bupati Hendy Siswanto,  dimana janji Bupati tidak ada yang terealisasi.

Baca Juga : Bisa Diakses Gratis! Ini Cara Mencari Jurnal di Scopus

Dwi Nouval Zakaria ketua PC IMM Jember, dalam akainya menyatakan, bahwa selama 3,3 tahun kepemimpinan Bupati Hendy, selain dinilai tidak bisa merealisasikan janji politiknya, persoalan dugaan adanya kasus korupsi yang dilaporkan ke APH, menunjukkan bukti bobroknya kepemimpinan Hendy.

"Tidak mampu merealisasikan janji kampanye selama menjabat bupati. Kami IMM Jember memberikan rapor merah untuk bupati, banyak janji politiknya yang tidak terealisasi, justru praktek KKN, kemiskinan, stunting semakin meningkat. Janji menyejahterakan guru ngaji, guru PAUD dan beasiswa mahasiswa, tidak lebih 1 persen yang diwujudkan," ujar Nauval.

Tidak hanya itu, reformasi birokrasi di pemerintahan Bupati Hendy juga dianggap gagal Banyak OPD hingga camat yang dilaporkan ke APH membuktikan gagalnya Hendy memimpin Jember.

"Sistem kekuasaan amburadul, keponakannya yang bukan PNS justru diangkat menjadi ajudan pribadi, keponakan dan menantunya juga diberikan SK sebagai tim ahli tanpa proses yang transparan. Ini jelas praktek KKN yang dipelihara oleh bupati," tegas Nauval.

Hal lain yang disoroti peserta aksi adalah adanya penerima beasiswa ganda serta seleksi yang tidak sebagaimana mestinya. "Ada 294 penerima beasiswa ganda dan 859 penerima beasiswa tanpa melalui seleksi. Ini jelas sudah menyalahi prosedur dan aturan yang dibuatnya sendiri dan masih banyak lagi persoalan yang bobrok," jelasnya.

Tidak hanya pemerintahan Hendy yang mendapat rapor merah dari IMM, kinerja DPRD Jember juga dianggap lemah. DPRD sebagai lembaga legislatif pengawasannya tidak maksimal.

"DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya melakukan pengawasan kinerja  ekskutif. Akan tetapi dewan seolah-olah tutup mata dengan kinerja ekskutif yang tidak maksimal," teriak Nauval.

Sayangnya, aksi yang sempat memanas antara mahasiswa IMM dengan aparat kepolisian ini tidak ditemui oleh Bupati Jember Hendy Siswanto yang sedang mengikuti paripurna...

Baca Selengkapnya