Heboh Soal Tapera, Tiru Program Rumah Murah di Singapura?
Reporter
Binti Nikmatur
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
28 - May - 2024, 10:34
JATIMTIMES - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal diluncurkan pemerintah Indonesia telah menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Beberapa pihak menilai program tersebut tidak begitu menguntungkan bagi peserta Tapera.
Seperti diunggah oleh pegiat sosial Ari Perdana yang menyebutkan jika program Tapera sudah ada sejak 2013-2014. Di mana kala itu, Wapres 2009-2014 Boediono kontra dengan RUU Tapera.
"Wapres waktu itu, Pak Boed, berusaha banget untuk nahan supaya RUU Tapera nggak lolos. Beliau melihat ide ini memberatkan, sementara benefit buat yang iuran nggak jelas. Tapi ya cuma berhasil ditunda aja sampe akhir periode," jelas Ari Perdana, melalui akun X pribadinya, Selasa (28/5).
"Keberatan Pak Boed waktu itu kira-kira seperti ini. Pekerja dipaksa 'menabung' buat 'rumah'. Tapi bukan buat rumah dia sendiri. Keputusan soal rumah yang dibangun bukan ada di penabung. Padahal dia sendiri perlu menabung buat rumah dia sendiri," tambahnya.
Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024. Dimana proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
"Kalo lihat di PP BB Tapera kan begitu. Kepesertaan berakhir pas peserta pensiun atau usianya 58 (tahun). Sementara orang butuh rumah di usia 20-30an (tahun)," jelas Ari.
Lebih lanjut, Ari mengungkapkan jika dana Tapera itu pooled funds (dana gabungan) untuk mengatasi soal menyediakan perumahan.
"Kekhawatiran Pak Boed, kalo kebijakan berorientasi supply, prakteknya lagi-lagi akan kejar target. 1 juta unit rumah.. - gampang sih dipenuhinya. Buka aja lahan baru di mana gitu. Cuma kan masalah perumahan/pemukiman bukan soal ketersediaan rumah aja. Tapi akses ke tempat kerja dan sarana2 lain," jelasnya.
"urusan demand dan supply of affordable, accessible housing itu banyak dimensi. Jangan direduksi hanya ke persoalan pembiayaan makro," imbuhnya...