Bahas LKPJ APBD Tahun 2023, DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna pada Senin (13/5/2024). Agendanya yakni penyampaian nota pengantar atas Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Banyuwangi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi.

Rapat Paripurna dewan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono dan didampingi oleh wakil ketua dewan Michael Edy Hariyanto. Kegiatan juga dihadiri pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi yang akan mengakhiri masa baktinya pada tahun ini.

Baca Juga : Komitmen Perangi Korupsi, Pemkot Malang Bersama DPRD Tandatangani Pakta Integritas

Acara tersebut juga diikuti anggota dewan lintas fraksi, Sekda kabupaten bersama Asisten, Staf Ahli dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Camat dan Kades/Lurah serta beberapa undangan lain.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan secara langsung nota penjelasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023. Di antaranya terkait capaian Pemkab Banyuwangi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 12 tahun berturut-turut, sejak 2012 sampai dengan  2023.

Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang mampu mengendalikan inflasi dengan baik. Sehingga, ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali 4 tahun berturut-turut.

“Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, eksekutif dan legislatif,” ujar Ipuk.

Selanjutnya dalam LKPD tahun anggaran disampaikan Pendapatan Daerah terealisasi Rp. 3,37 triliun atau 102,15 persen dari target anggaran sebesar Rp. 3,30 triliun.

"Pendapatan daerah tahun 2023 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp. 567,76 miliar atau 98,48 persen dari target anggaran sebesar Rp. 576,55 miliar," imbuh Bupati berhijab itu.

Kemudian untuk pajak daerah terealisasi Rp 282,35 miliar dari target sebesar Rp 244,49 miliar atau sebesar 115,48 persen. Sedangkan retribusi daerah terealisasi Rp 47,59 miliar dari target sebesar Rp 78,71 miliar, atau 60,47 persen.

"Pendapatan daerah juga bersumber dari transfer pemerintah pusat yang terealisasi Rp. 2,14 triliun atau 98,98 persen dari anggaran Rp. 2,16 triliun. Dan transfer pemerintah pusat lainnya terealisasi Rp. 282,72 miliar atau 103,30 persen," tambahnya...

Baca Selengkapnya