Kasasi di MA Menang Soal Jacking, Pemkot Malang Didorong Segera Lanjutkan Pembangunan

JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera melanjutkan proyek pembangunan jacking di kawasan Kelurahan Galunggung yang selama ini tersandera persoalan hukum. 

Hal tersebut menyusul bahwa saat ini, proses hukum yang telah sampai di Mahkamah Agung (MA) telah dimenangkan oleh Pemkot Malang. Sehingga, menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji, Pemkot Malang sudah dapat melanjutkan pembangunannya. 

Baca Juga : Kisi-Kisi Lengkap UTBK-SNBT 2024 Versi Kemendikbud 

"Hasil komunikasi hearing di LKPJ, disampaikan bahwa proses hukum terakhir kan di MA, di tingkat kasasi ini Pemkot Malang dimenangkan," jelas Bayu, Senin (22/4/2024). 

Bayu mengatakan, dengan hasil tersebut artinya Pemkot Malang tidak perlu mengganti biaya yang disebut mencapai Rp 14 miliar. Sehingga, Pemkot Malang seharusnya sudah dapat melanjutkan pembangunan yang telah tertunda selama kurang lebih 10 tahun. 

"Kita di Komisi C akan melakukan pengawalan, di APBD 2024 untuk review DED (detail engineering design). Sehingga jika design sudah fix, tahun 2025 bisa diadakan pembangunan," tutur Bayu. 

Dalam hal ini, Bayu mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak akan mematok, apakah nantinya skema pembangunan yang dilakukan tetap menggunakan metode jacking atau metode lain yang paling memungkinkan untuk mengurai banjir di kawasan tersebut. 

"Nanti jika metodenya dari review DED itu jacking atau sudetan atau apapun lainnya kita tidak masalah. Yang penting problem banjir di Galunggung terurai," jelas Bayu. 

Baca Juga : Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Blitar Rini Syarifah Pimpin Groundbreaking RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Sebab menurutnya, kondisi di lapangan jika dibandingkan pada tahun 2013 dengan saat ini, tentu ada perubahan kondisi geografis yang terjadi...

Baca Selengkapnya