Pemkab Blitar dan Perum Perhutani Sepakat Siapkan Lokasi Berjualan di Jalur Lintas Selatan

JATIMTIMES- Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Perum Perhutani KPH Blitar telah menyetujui untuk menyiapkan titik-titik berjualan di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menangani banyaknya pedagang yang berjualan di tepi JLS Blitar, yang melanggar aturan yang berlaku.

Dari pantauan awal, terlihat banyak pedagang berjualan di sepanjang JLS Serang hingga Tambakrejo. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan relokasi, yang direncanakan oleh Pemkab Blitar dan Perum Perhutani KPH Blitar.

Baca Juga : Sopir Diduga Mengantuk, Truk Kontainer Bermuatan 26 Ton Besi Terguling di Singosari

Namun, sebelum relokasi dilakukan, kedua pihak sepakat untuk menyiapkan lokasi khusus untuk berjualan terlebih dahulu. Menurut Andy Iswindarto, Kepala Perum Perhutani Blitar, langkah ini diambil setelah pembahasan dengan Bupati Mak Rini, yang juga mengusulkan penertiban pedagang.

Jalur Lintas Selatan yang membelah Kabupaten Blitar menawarkan panorama indah laut selatan Jawa, bukit, dan hutan yang menarik wisatawan. Titik-titik berjualan ini disiapkan agar para pedagang tetap dapat berjualan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

"Titik-titik relokasi tersebut juga dipastikan akan memiliki latar belakang eksotis, sehingga menarik minat wisatawan meskipun tidak berada di tepi JLS," ungkap Andy. 

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan ruas Sumbersih-Ringinrejo.

Pembebasan lahan ini, yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Blitar, dijadwalkan akan dilakukan di tahun 2024 ini. Total lebih dari 50 bidang lahan akan dibebaskan di ruas Sumbersih-Ringinrejo untuk menyelesaikan JLS Lot 7 Blitar.

Baca Juga : Banyak Manfaat dan Kemudahan, BPJS Ketenagakerjaan Blitar dan Komisi IX RI Sosialisasikan Program BPU

Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, menyatakan bahwa pembebasan lahan ini akan segera dilaksanakan, meskipun tidak secara rinci menyebutkan luasnya.

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek JLS demi kemajuan infrastruktur dan ekonomi daerah," pungkas Hamdan.