Film Dirty Vote Dibanned? Rezim Jokowi Dianggap Sedang Panik

JATIMTIMES - Film dokumenter Dirty Vote tetiba hilang dari pencarian akun You Tube. Film tersebut semacam dihilangkan atau terkena banned.

Film arahan sutradara, Dandhy Dwi Laksono memang membuat geger Republik Indonesia. Baru dilaunching dalam hitungan jam sudah ditonton jutaan pasang mata di Indonesia.

Baca Juga : KPU Kabupaten Blitar Siapkan Kendaraan Tambahan untuk Distribusi Logistik Pemilu 2024 ke Daerah Terpencil

Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair, Aulia Thaariq Akbar menyampaikan jika Dirty Vote ini sebuah film yang coba membantu menyusun kejadian-kejadian yang telah terjadi. Lalu disimpulkan dalam satu kerangka yakni kebobrokan kontestasi pemilu yang sistematis.

"Jadi bukan spekulasi semata. Mereka bertiga para ahli ini hanya membantu kita mencoba menjelaskan bagaimana rentetan-rentetan kecurangan atau kebobrokan itu terjadi," ujarnya, Selasa (13/2/2024).

Dari film tersebut kata mahasiswa yang juga Presiden BEM FISIP UNAIR ini masyarakat akhirnya menjadi tahu. Bahwa sistem pemilu kita ternyata yang merusak dari rezimnya sendiri. Sebab abbuse of power sangat seringkali terjadi di momen-momen selama pemilu.

Namun lanjut Atta sapaan akrabnya film dokumenter tersebut sekarang semacam terkena banned di Youtube. "Nah iya kena shadow ban Mas itu," tegasnya.

Atta beranggapan semacam ada kepanikan dari rezim Presiden RI, Joko Widodo saat ini. "Menurutku iya Mas. Apalagi kalau aku lihat ada yang sampe tiba-tiba ga dikasih izin dari tempatnya untuk mengadakan nobar," imbuhnya.

Senada Wakil Dekan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umar Sholahudin menyampaikan jika film ini sangat bagus bagi pemilih yang belum menentukan pilihannya atau yang masih galau. 

"Pesan moralnya jangan biarkan politisi bermasalah secara etik, hukum dan politik, melenggang ke istana. Pemilih bisa menghukum politisi bermasalah dengan cara tidak memilih mereka," tegasnya.

Menurut dia film itu juga memberikan penyadaran politik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Bahwa ada bopeng hitam politik dalam arena demokrasi dan pemilu 2024 ini. 

"Dan masyarakat pemilih perlu merdeka dalam memilih dengan tidak memilih politisi bermasalah," imbuh dia.

Baca Juga : Baca Selengkapnya