Respon Kritik terhadap Tatanan Demokrasi, Politisi PDI Perjuangan: Aksi Spontan Masyarakat

JATIMTIMES - Sejumlah akademisi menyatakan sikap atas keprihatinannya terhadap dinamika yang terjadi di tatanan demokrasi beberapa waktu terakhir. Hal itu juga terjadi di Kota Malang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, I Made Riandiana Kartika pun merespon hal itu. 

Baca Juga : Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Banyuwangi Meriah Meski Diguyur Hujan Deras 

Menurut Made, hal tersebut memang dilihat sebagai sebuah respon spontan dari masyarakat. Bahkan menurutnya, aksi tersebut murni dilakukan tanpa ada dorongan dari pihak manapun. 

"Saya rasa ini bagian dari refleksi atau bentuk kekecewaan beberapa elemen masyarakat. Dan ini saya rasa tidak dikondisikan oleh partai politik manapun," ujar Made. 

Dirinya juga meyakini bahwa aksi tersebut tak ada dorongan dari pihak manapun. Termasuk dari pihak partai politik. Sehingga menurutnya, hal murni sebuah ungkapan masyarakat atas dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. 

"Ya, ini kaitannya dengan bagaimana masyarakat menggunakan hak demokrasinya. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum," imbuh Made. 

Bahkan dirinya menilai, aksi tersebut menunjukkan kedewasaan masyarakat Indonesia dalam mencermati tatanan demokrasi yang sedang berjalan. 

Khususnya pada beberapa aspek yang dinilai menunjukkan turunnya etika dan moral menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. 

"Mulai dari awal, bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkesan direkayasa. Kemudian MK sebagai lembaga hukum tertinggi dengan mudahnya merubah aturan," terang Made. 

Baca Juga : GMNI Malang Bersikap: Jaga Reformasi, Selamatkan Demokrasi

Hal itu pun juga terjadi pada lembaga penyelenggara Pemilu. Dimana dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tersandung pelanggaran kode etik. 

"Yang sebenarnya secara substantif kalau dia membuat keputusan sudah ada pelanggaran kode etik, berarti hasil keputusannya seharusnya sudah tidak sah," jelas Made. 

Dirinya pun mengaku juga tidak dapat berbuat banyak. Sebab, terkait aksi tersebut memang DPRD Kota Malang juga tidak diminta untuk bersikap oleh para massa aksi. 

"Kita sepenuhnya serahkan ke masyarakat, mereka sudah bisa menilai. Artinya, Kota Malang sebagai kota pendidikan pasti akan bereaksi dengan hal-hal itu," pungkasnya.