Susul UI, Guru Besar UM Minta Jokowi Hentikan Keberpihakan untuk Kemenangan Salah Satu Capres
Reporter
Anggara Sudiongko
Editor
A Yahya
05 - Feb - 2024, 10:53
JATIMTIMES - Universitas Negeri Malang (UM) turut memberikan pernyataan sikap terhadap langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dinamika politik yang berkembang saat ini. Di depan Gedung Rektorat, segenap civitas UM memberikan seruan dan pernyataan keprihatinan, Senin, (5/2/2024).
Prof Hari Wahyono, Guru Besar FEB UM, mewakili civitas akademika membacakan poin-poin seruan. Dikatakannya, situasi berbangsa dan bernegara terasa sedang tidak baik-baik saja.
Baca Juga : BEM UNIRA Teken Petisi Pemilu Damai, Imbau Netralitas Kampus
Suasana Pemilu 2024 menurutnya kurang kondusif, karena dilandasi perasaan mendapatkan perlakuan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, banyak disaksikan perilaku menabrak etika dan kepatutan, praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan nepotisme serta oligarki yang berkelindan dalam kekuasaan. "Kami, segenap civitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam," ungkapnya.
Dijelaskannya, banyak ditemukan perilaku kurang terpuji yang itu mengancam sendi-sendi berbangsa dan bernegara yang demokratis dan bermartabat.
Lebih dari itu, dikatakan Prof Hari, terdapat praktik-praktik culas orang-orang yang mabuk kekuasaan yang mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Selain itu, masih ditemui perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan bangsa. "Kami bukan hanya ikut-ikutan, tapi bentuk kepedulian kami terhadap kondisi di Indonesia yang bisa dibilang tidak baik-baik saja," katanya.
Meski begitu, dalam hal ini civitas tidak memihak pada salah satu pasangan calon. Dan hal ini merupakan murni seruan dan suara hari dari civitas UM yang merupakan bagian dari rakyat untuk jalannya reformasi berjalan pada relnya. "Hal ini lebih kepada seruan, bukan tuntutan, sehingga kita mengetuk hari presiden untuk memperhatikan seruan itu, bukan tuntutan yang harus dipenuhi," terangnya...
