Sindir Intimidasi Seniman di Debat Kelima, Ganjar Sebut Pemerintah Harus Dikritik: Masak Takut

JATIMTIMES - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal pemerintah yang diduga mengintimidasi pentas teater seniman Butet Kartaredjasa.

Hal tersebut diungkit Ganjar dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2).

Baca Juga : Momen Langka, Anies Terlihat "Mengangguk' Setuju dengan Prabowo di Debat Kelima

Ganjar awalnya menuturkan dalam mengembangkan kebudayaan, birokrat atau negara cukup memfasilitasi saja sehingga tidak perlu ikut terlibat.

Ia menyebut pihak yang sangat mengerti dalam mengembangkan budaya adalah para seniman hingga budayawan. Seniman yang ia maksud mencakup pengarang, pembuat film, penulis, hingga musisi.

Oleh sebab itu Ganjar menambahkan bahwa para seniman dan budayawan perlu mendapat perlindungan.

"Kalau mereka (seniman) berekspresi, pemerintah enggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet. 'Kamu boleh loh pentas, tapi enggak boleh ngomong politik'. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah perlu dalam track," ucap Ganjar.

Ia mengatakan para seniman seharusnya diberikan kebebasan dalam berekspresi. Dengan begitu, kebudayaan pun bakal berkembang.

"Kita (pemerintah) cukup fasilitasi. Mereka (seniman) yang akan menggerakan. Birokrasi tinggal duduk," kata Ganjar.

Diketahui, seniman kenamaan Butet Kartaredjasa dan penulis naskah teater Agus Noor mengaku mendapat intimidasi dari polisi saat menggelar pertunjukan bermuatan satir politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Jumat 1 Desember 2023.

Sejumlah petugas Kepolisian Sektor Cikini datang sebelum pertunjukan berlangsung sore hari, meminta penyelenggara membuat surat pernyataan yang isinya tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik.

Surat tersebut ditandatangani oleh Butet Kartaredjasa di atas materai. Surat itu memuat komitmen penanggung jawab tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya. "Bagi kami itu intimidasi," kata Agus, Senin, (4/12/2023).

Polri Tegaskan Netral

Baca Juga : Baca Selengkapnya