Besok Akademisi dan Alumni Unair Surabaya Gelar Aksi Terbuka, Soroti Etika Politik Jokowi

JATIMTIMES - Ratusan civitas akademika dan alumni Universitas Airlangga (Unair) Surabaya direncanakan hadir pada aksi Unair Memanggil: Ajakan Terbuka dalam Pernyataan SIkap "Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik" di kampus setempat, Senin (5/2) besok.

"Sudah lebih dari 100 orang yang menandatangani petisi. Kolega sejawat di luar Unair juga akan ikut aksi tersebut," kata salah seorang civitas Unair, Airlangga Pribadi Kusman, Minggu (4/2).

Baca Juga : 7 Keistimewaan iPhone 15 Plus

Airlangga menjelaskan aksi tersebut merupakan respons terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Pernyataan sikap ini berangkat dari keprihatinan kami sebagai insan akademik terhadap perkembangan yang berlangsung akhir-akhir ini. Karena kami melihat penyelenggara negara ini semakin lama semakin menjauh dari prinsip etika republik," katanya.

Dia menjelaskan sejak awal berdirinya Indonesia sudah berpijak kepada seperti yang diutarakan para pendiri bahwa Indonesia adalah republik dan bukan monarki bukan kerajaan. 

Sebagai konsekuensinya dari hal tersebut, maka yang ada di setiap warga negara posisinya setara. Menurutnya, republik ini bukan milik satu kaum, bukan milik mereka yang berkuasa, bukan milik kaum ningrat, dan kaum kaya.

"Landasan itu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum berpijak pada rule of law bukan rule by the law dan hukum di atas kekuasaan. Ketika saat ini kita menyaksikan mulai dari persoalan Mahkamah Konsitusi yang kemudian terjadi pelanggaran etika berat sampai kemudian indikasi adanya intervensi kekuasaan baik melalui aparat dalam prosesi pilpres," ujarnya.

"Kemudian program pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral. Ini menunjukkan bahwa pemimpin kita tidak memberikan teladan etis bagi rakyat," lanjutnya.

Situasi tersebut menurut kalangan akademisi adalah sesuatu yang harus dievaluasi agar kemudian tidak balik lagi ke belakang atau mengalami penghancuran terhadap demokrasi, sehingga kemudian adalah republik rasa kerajaan. 

"Padahal Pak Jokowi dipilih dengan harapan menjaga demokrasi, tapi akhir jabatan seperti justru yang dibela adalah kepentingan keluarga bukan kepentingan publik, dan menurut kami hal ini tidak bisa diterus-teruskan," ucapnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya