IKA Unisma Nyatakan Sikap atas Dinamika Politik, "Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri"

JATIMTIMES - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma) menyatakan sikap terkait dinamika politik yang saat ini berkembang dalam Pemilu Presiden 2024. 

IKA Unisma melihat, terjadi pelanggaran terhadap prinsip adil, jujur dan rahasia yang itu justru dilakukan oleh pemerintahan saat ini melalui sosok presiden.

Baca Juga : Tahun Baru Imlek 2024, Nikmati Sushi Naga dengan Suasana Jepang Cukup ke Kota Batu

Ketua IKA Unisma, Muhammad Nuruddin menyayangkan atas apa yang terjadi. Batasan yang harusnya dijalankan sebagai seorang kepala negara menurutnya telah kabur. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, menurutnya presiden haruslah netral.  

Tetapi faktanya, Jokowi sebagai representasi negara justru hadir di banyak tempat, yang mana tempat tersebut perolehan suara pada calon nomor 2 tidak signifikan mencapai 50 persen. 

Dari situ, kemudian presiden Jokowi itu mendatangi daerah-daerah tersebut dengan memanfaatkan politisasi bantuan sosial. Dan yang lebih disayangkan, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, presiden tidak mengambil cuti. Terlebih kian masif sosoknya sebagai presiden menjalankan strategi politiknya yang itu terpampang di berbagai media.

"Itu yang kita sayang kan. Karena dia sebagai kepala pemerintahan yang harusnya jujur yang harusnya netral, tidak memegang prinsip-prinsip yaitu sebagai kepala negara yang dia harus memastikan fungsi dari penyelenggaraan pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk keutuhan negara," katanya.

Lebih lanjut Gus Din menjelaskan, bahwa hal ini seharusnya tidaklah elegan. Hal ini menurutnya akan mematikan kontestasi pemilihan. Pemilu ini bukan hanya sekedar dalam pergantian kepemimpinan nasional, namun juga soal demokrasi. 

Maka dari itu, dalam hal demokrasi ini, dijelaskan Gus Din sapaan akrabnya, proses penyelenggaraan pemerintah, kepanitiaan penyelenggara harus dipastikan dapat jujur atau netral. Bilamana terdapat sebuah kejanggalan, maka harus berani melakukan intervensi terhadap pemerintah atau aparat pemerintah yang melakukan proses keterpihakan kepada salah satu paslon.

"Tapi semuanya itu tidak dilakukan (oleh presiden). Dengan proses demokrasi ini, saya pikir ini bukan demokrasi dalam pengertian yang dimaknai oleh masyarakat," paparnya.

Dalam perjalanan selama ini, presiden berpegangan pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 299, disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk kampanye...

Baca Selengkapnya