Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye-Memihak, Nusyirwan PDIP: Harusnya Netral
Reporter
Mutmainah J
Editor
Dede Nana
24 - Jan - 2024, 06:26
JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak, begitu juga dengan menteri.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono. Ia mengatakan seharusnya Jokowi bersikap seperti apa yang pernah diucapkan yakni netral.
Baca Juga : Dibalas Mahfud, Menteri LHK Langsung Buka Suara: Bukan Beda Cara Baca tapi Data GFW Harus Dikoreksi
"Seharusnya presiden bersikap seperti yang diucapkannya sendiri yaitu 'netral'," kata Nusyirwan kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Sedangkan menteri menurut Nusyirwan adalah hal yang wajar jika tidak netral. Sebab menurutnya, menteri merupakan representasi partai politik yang mengusung capres-cawapres.
"Kalau menteri karena dari berbagai representasi partai koalisi pemerintah saat ini, wajar kampanye untuk partai yang mengusulkan menjadi menteri,” jelasnya.
Ia pun menyebut saat ini pun beberapa menteri sudah melakukan kampanye dan menunjukkan dukungan ke paslon. Dia menilai terlambat jika Jokowi baru bicara terkait hal tersebut.
"Saat ini sudah terjadi, beberapa menteri sudah melakukan kampanye, Eric Thohir selaku Menteri BUMN sudah kampanye untuk 02," ujarnya.
"Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sudah terlambat," imbuh Nusyirwan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
Baca Juga : Menjadi Wadah Asah Kepemimpinan, Generasi Muda Diminta tak Anti Politik
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meskipun begitu, Jokowi mengatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya...
