Ada Potensi Kerugian Keuangan Negara, PT Antam Diminta Ajukan PK Kembali

JATIMTIMES - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan BUMN PT Antam ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Budi Said sekitar 1,1 ton emas masih menjadi pro dan kontra.

Sebab dalam putusan terdakwa tiga pejabat PT Antam yaitu Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto serta seorang Broker yaitu Eksi Anggraeni terungkap fakta bahwa terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif dari BPK RI menyebutkan ada kelebihan emas setidaknya 36,325 kg. 

Baca Juga : Sederet Gagasan Antikorupsi Anies-Prabowo-Ganjar yang Dipaparkan di KPK Semalam

“Tentang putusan pengadilan tentang kekurangan 1,1 ton itu harus dipelajari betul dari LHP BPK,” jelas Ahli Kerugian Keuangan Negara, Eko Sambodo saat dikonfirmasi, Kamis (18/1).

Eko menyebut jika PT Antam harus membayar 1,1 ton kepada Budi Said, justru akan menambah potensi kerugian keuangan negara yang lebih besar. 

Oleh karena itu ia menganjurkan PT Antam untuk mengajukan upaya hukum atas putusan MA tersebut. “Sebaiknya Antam ajukan PK, bisa untuk PK yang kedua,” ujarnya. 

Diketahui MA menolak PK yang diajukan PT Antam terkait dengan pembelian emas sebanyak 7.071 kilogram (7 ton) emas. Sedangkan Budi Said sendiri baru menerima 5.935 kilogram (5,9 ton) dan menagih sisanya sebesar 1.136 kilogram (1,1 ton). 

Penjualan itu sendiri dilakukan oleh para oknum pejabat PT Antam yaitu Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto melalui seorang Broker yaitu Eksi Anggraeni, yang semuanya sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam perkara penipuan ada total empat terdakwa dalam kasus penipuan ini yaitu Eksi Anggraeni (broker), Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya 01 Antam), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya 01 Antam), Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Antam).

Baca Juga : Netanyahu Sebut Perang Lawan Hamas Berlanjut Hingga 2025

Tiga mantan pejabat Antam itu yang pertama kali disidangkan, yakni pada Oktober 2019 di Pengadilan Negeri Surabaya...

Baca Selengkapnya