Soal Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi, Istana Buka Suara

JATIMTIMES - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan permintaan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana angkat bicara soal pemakzulan tersebut.

"Terkait pemakzulan Presiden, mekanismenya sudah diatur dalam Konstitusi. Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," ujar Ari kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Baca Juga : Beri Pelatihan Usaha Barista, PPP Yakin Dulang Suara di Malang Raya

Ari mengatakan, menyampaikan pendapat, kritik, dan mimpi politik adalah hal yang sah-sah saja di negara demokrasi. Ari kemudian menyinggung sejumlah pihak yang menggunakan narasi pemakzulan presiden di tahun politik.

"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral," jelas Ari.

Lebih jauh Ari bicara soal tuduhan kecurangan pemilu. Menurutnya, tuduhan itu harus bisa diuji.

"Klaim itu juga harus diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang sudah diatur dalam UU. Berdasarkan UU, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Ari.

"Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu," lanjutnya.

Sementara di tahun politik, Ari menyebut Jokowi terus bekerja memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan. Ari bersyukur, kepuasan masyarakat kepada Jokowi terus menguat.

Baca Juga : Viral Pria Diminta Rp 25 Juta oleh PLN untuk Pindahkan Tiang Listrik di Tanahnya Sendiri

"Ini bisa dilihat dari hasil survei dari lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, di atas 75 persen...

Baca Selengkapnya