Aktivis 1998 Gugat KPU, Anwar Usman hingga Jokowi Buntut Pencalonan Gibran

JATIMTIMES - Tiga aktivis 1998 menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini.

Adapun gugatan itu dilayangkan sebab mereka menilai keduanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum perihal pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga : Survei Poltracking: Tren Elektabilitas Prabowo dan Anies Naik, Ganjar Bagaimana? 

"Penggugat dari tiga orang aktivis pro demokrasi yang sudah berjuang untuk menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan," kata Koordinator Advokat TPDI 2.0, Patra M. Zen, yang didampingi 11 advokat lain di PN Jakpus, Jumat (10/11/2023).

Selenjutnya Patra menjelaskan, tiga penggugat itu di antaranya Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama. Mereka adalah aktivis angkatan 1998 yang mengklaim diri sebagai aktivis pro demokrasi. Dalam gugatan ini, KPU tercatat sebagai tergugat pertama. Sementara Anwar menjadi tergugat kedua. 

Lalu, terkait alasan ketiga aktivis 1998 itu menggugat KPU karena pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres-cawapres pada 25 Oktober 2023 masih mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. 

Sementara belakangan ini regulasi ini direvisi untuk disesuaikan dengan putusan MK soal perubahan syarat capres dan cawapres. Menurut Patra, KPU semestinya baru bisa menerima pendaftaran Prabowo-Gibran setelah PKPU 19/2023 selesai direvisi. 

"Semestinya berkas (yang didaftarkan 25 Oktober 2023) itu dirobek atau dikembalikan oleh KPU," ujarnya. 

Akan tetapi, KPU justru menerima berkas pendaftaran itu sebelum peraturan KPU selesai direvisi. Ia mengatakan, perbuatan itulah yang dinilai sebagai bentuk melawan hukum.

Baca Juga : Wali Kota Blitar Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Teken MPP dengan 13 BUMN

Sedangkan Anwar Usman, dinilai melanggar hukum karena terlibat dalam memutuskan perkara tentang syarat usia capres-cawapres...

Baca Selengkapnya