7 Instruksi Presiden, Pj Wali Kota Wahyu Siap Sinkronisasi Kebijakan Kota Malang

JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mencatat ada tujuh instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo saat mengikuti rapat koordinasi di Istana Negara, Senin (30/10/2023). Instruksi tersebut akan segera ia jalankan saat kembali ke Kota Malang.

Menyimpulkan kedua rakor tersebut, Wahyu mengatakan sejumlah hal itu didasarkan pada perkembangan situasi global khususnya menyangkut dampak perang Rusia-Ukraina serta perkembangan konflik Israel-Palestina yang semakin meruncing. Wahyu menambahkan Presiden Jokowi berpesan kepada para kepala daerah untuk mengantisipasi potensi dampak yang muncul dari konflik tersebut.

Baca Juga : Unisma Gelar Sharing Session Bergengsi, Undang 3 Pasang Capres-Cawapres

“Tadi saat rakor, Bapak Presiden memberi penekanan dampak konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina. Beliau harap semua mengantisipasi dampaknya, meskipun dua konflik itu jauh dari Indonesia tetapi tetap harus diantisipasi, khususnya terkait dengan kebutuhan bahan pangan,” ucap Wahyu dikutip dari rilis resmi Prokompim Pemkot Malang.

Wahyu pun membeberkan tujuh instruksi yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Beberapa diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi hingga memperkuat iklim investasi.

“Terkait instruksi Pak Presiden, ada 7 (tujuh) yang disampaikan. Pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga, perkuat iklim investasi, intensifkan bantuan sosial, dukung program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, serta hilirisasi produksi, Mendukung stabilitas dan kondusifitas wilayah menghadapi Pemilu 2024,” urai Wahyu.

Wahyu menambahkan sejalan dengan instruksi Presiden, Mendagri Tito Karnavian lebih memberikan arahan yang bersifat teknis khususnya terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah serta sasaran indikator nasional ke daerah. 

Wahyu lantas menggarisbawahi terkait arahan Mendagri menjadi tugas dari para pejabat kepala daerah untuk melaksanakan. “Sejalan yang disampaikan Bapak Presiden, Pak Tito lebih ke teknisnya. Intinya sinkronisasi perencanaan dan keuangan pusat dengan daerah, plus sasaran indikatornya. Nah ini jadi tugas saya untuk menyusun RPJPD 2025-2045 dan RPJPD 2025-2029, karena timing yang tepat dengan berakhirnya RPJPN dan RPJMN habis di masa 2024,” terang Wahyu...

Baca Selengkapnya