Pakar Hukum Kritik Habis-habisan Putusan MK Hingga Sebut Ada Kecacatan Hukum

JATIMTIMES - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun belum 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden mendapat kritik pedas dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Dalam kritikannya, Yusril mengatakan ada penyelundupan hukum dalam putusan tersebut.

Baca Juga :

Baca Selengkapnya