Polres Malang Petakan 10 Titik Rawan Pemilu 2024

JATIMTIMES - Ada puluhan titik rawan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hasil pemetaan Polres Malang, titik rawan tersebut berada di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Malang Selatan dan Malang Utara.

Daerah kerawanan Pemilu 2024 tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, saat ditemui awak media usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023 - 2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 pada Selasa (17/10/2023).

Baca Juga : Usai Dapat Jalan dari MK, Said Didu Sebut Gibran Bakal Dilamar Partai Kuning

"Kegiatan ini juga serentak dilakukan se-Indonesia termasuk di Kabupaten Malang," ungkap Kholis usai memimpin agenda yang berlangsung di halaman Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Terkait pengamanan Pemilu 2024, beberapa elemen juga turut dilibatkan. Selain dari unsur kepolisian, TNI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang juga turut dilibatkan.

"Tantangan yang ada di Kabupaten Malang tentunya terkait kondisi geografis yang sangat luas, kemudian jumlah TPS yang sangat banyak, ada sekitar 7 ribu TPS yang ada di daerah hukum Polres Malang," imbuhnya.

Dari tantangan tersebut, Kholis menyebut ada sekitar 10 daerah rawan saat Pemilu 2024. Di mana, mayoritas berada di wilayah Malang Selatan. "Kami sudah petakan ada 10 yang rawan, ini mayoritas ada di (Kabupaten) Malang bagian selatan terkait dengan kondisi geografis. Kemudian ada beberapa lokasi di (Kecamatan) Singosari juga yang saat ini sudah kami petakan," bebernya.

Sementara itu, guna mengamankan jalannya Pemilu 2024, Polres Malang telah menyiagakan belasan ribu personel gabungan. Yakni terdiri dari kepolisian, TNI, hingga Satlinmas.

"Nanti masih kami hitung terus, masih kami update terus berapa nanti komposisinya. Tapi yang pasti tentunya kita masih kurang, namun kita sudah mempersiapkan alternatif seperti perbantuan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polda (Jawa Timur)," tuturnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya