Realisasikan Masterplan Banjir, Pemkot Malang Butuh Dana Rp 1,8 Triliun

JATIMTIMES - Penanganan masalah banjir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Meskipun sebenarnya Kota Malang sudah memiliki masterplan drainase untuk penanganan banjir, masterplan itu belum dapat seutuhnya direalisasikan. 

Hal itu lantaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan masterplan drainase tersebut mencapai Rp 1,8 triliun. Pelaksanaannya direncanakan hingha tahun 2027 mendatang. Dan ditargetkan bisa zero genangan air pada tahun 2028. 

Baca Juga : Trimedya Panjaitan Sebut Mahfud MD Orang Politik dengan Gaya Madura-an 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Riandiana Kartika berharap agar penanganan banjir bisa dilakukan dengan serius. Namun hal tersebut juga harus memperhatikan kekuatan APBD Kota Malang tahun 2023. 

"Kita ingin banjir di Kota Malang digarap serius. Artinya, APBD di Kota Malang bisa maksimal. Ternyata hasil masterplan anggarannya sebesar itu," ujar Made. 

Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Made mengatakan bahwa perlu adanya dana pendampingan, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). 

"Sengaja kemarin menghadirkan Bappeda supaya mendengar bahwa kebutuhan anggarannya sekian. Kemarin masukan dewan  harus ada dana pendamping," jelas Made. 

Sementara itu, berdasarkan masterplan yang sudah ada, pada tahun 2023 ini anggaran yang dibutuhkan  sebesar Rp 515.588.033.929. Sedangkan tahun 2024 sebesar Rp 353.771.604.232. 

Kemudian untuk tahun 2025  anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 657.986 979.169, tahun 2026 sebesar Rp 210.226.585.207,  dan pada tahun 2027 anggaran yang dibutuhkan yakni sebesar Rp 122.430.496.685. 

Baca Juga : Ponpes Bahrul Maghfiroh Bakal Punya Masjid Bergaya Arsitek Eropa dan Turki

Namun demikian, pada tahun 2023 ini Pemkot Malang baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Hal tersebut lantaran saat penyusunan APBD tahun anggaran 2023, masterplan drainase untuk penanganan banjir masih belum rampung. 

Konsekuensinya, realisasi masterplan banjir itu diperkirakan sedikit molor dari penjadwalan sebelumnya. Jika jadwal berdasarkan masterplan pekerjaan rampung pada tahun 2027, dengan kondisi itu diperkirakan pekerjaan baru rampung pada tahun 2028. 

"Sehingga, terwujudnya zero genangan kemungkinan baru bisa tahun 2029. Yang kita harapkan, Pak Wali segera gerak cepat agar provinsi memberikan bantuan di tahun 2023. Kemungkinan di tahun 2023 dapat bantuan provinsi Rp 125 miliar," pungkas Made.