Pro dengan Arahan Jokowi, Heru Budi Hingga Kemendagri Siapkan Edaran Larangan Bukber ke Pemda

JATIMTIMES - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi tentang larangan pejabat-pegawai pemerintah menggelar buka puasa bersama (bukber). 

Saat ini, Kemendagri sedang menyiapkan surat edaran untuk para kepala daerah.

Baca Juga : Graha Bangunan Hadirkan Produk Baru Pintu dan Jendela Instan, Bahan Kuat Tahan Api

"Kemendagri saat ini sedang menyiapkan Surat Edaran. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia," kata Kapuspen Kemendagri Benni Irwan saat dihubungi, Kamis (23/3/2023).

Benni lalu mengatakan jika hingga saat ini belum bisa menyampaikan isi surat edaran larangan bukber tersebut. Namun menurutnya, isi surat edaran bersifat turunan dari surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Selanjutnya Benni mengungkap, surat edaran masih belum dikirimkan kepada pemerintah daerah. Namun meski begitu, Benni menyatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat edaran tersebut secepatnya.

"Kalau sudah selesai dan ditandatangani segera akan dikirim ke daerah. Lebih cepat tentu lebih baik," ujarnya.

Tak hanya Kemendagri, Pemprov DKI juga menyatakan bakal mengikuti instruksi tersebut.

"Ya (Pemprov DKI) ngikutin kebijakan pemerintah," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada detikcom di Jakarta Timur, Kamis (23/3/2023).

Heru juga sepakat dengan alasan Presiden terkait Indonesia masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Karena itu, dia menyatakan akan melakukan kebijakan seturut arahan Jokowi.

"Kan COVID masih ada, dampak ataupun ancaman COVID masih ada. Kita ikuti supaya masyarakat tetap sehat," ucapnya.

Selanjutnya Heru mengatakan jika dirinya memang telah mengetahui terkait arahan Presiden itu. Namun dia masih menunggu turunan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Kebetulan saya di sana, saya baca, tapi kalau yang lain nggak," ujar Heru.

"Tapi mungkin kita menunggu turunannya instruksi dari Kemendagri. Kalau pemerintah daerah itu turunannya Kemendagri, nanti Mendagri bikin instruksi, baru kita ikutin," tambahnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya