Terkait Tuntutan Usut Kekayaan Pejabat Pajak, Ini Tanggapan Kepala KPP Pratama Kepanjen

JATIMTIMES - Menanggapi tiga tuntutan aksi damai yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Serbaguna (Banser) Kabupaten Malang terkait penganiayaan yang melibatkan anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen mengaku bakal segera melaporkan kepada kantor pajak pusat. Termasuk soal tuntutan pengusutan harta kekayaan orang tua penganiayaan yang merupakan pejabat DJP yang disebut tidak wajar.

Dengan didampingi pihak DJP Kanwil Jawa Timur III, Amir Mahmud selaku Kepala KPP Pratama Kepanjen mengaku siap mengawal tuntutan aksi massa. "Tadi sudah disampaikan sama korlap, bahwa tuntutannya telah dipenuhi oleh Menteri Keuangan. Kalau memang ada masalah hukum, sudah ada ranahnya sendiri. Mari kita kawal bersama," ucapnya saat ditemui awak media yang meliput, Jumat (24/2/2023).

Baca Juga : Terkuak, KPK Rupanya Pernah Periksa Harta Ayah Mario Dandy

Sebagaimana yang telah diberitakan, selain menggelar salawat dan doa bersama, aksi damai juga menyuarakan tiga tuntutan. Meliputi tuntutan agar pejabat DJP yang anaknya menjadi tersangka penganiayaan dipecat, proses hukum terhadap tersangka dilakukan seadil-adilnya, dan mengusut harta kekayaan orang tua tersangka yang disebut fantastis.

"Kami juga mengecam aksi kekerasan, kami juga tidak mau seperti itu, dan kami sangat menyesali itu. Alhamdulillah pimpinan kami juga sangat responsif. Begitu ada kasus langsung diberikan tindak lanjut. Langsung di non job sehingga proses kemudian bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Nantinya, lanjut Amir, ketiga tuntutan tersebut akan segera disampaikan kepada kantor pajak pusat. Sehingga bisa dijadikan acuan dalam menyikapi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pejabat DJP tersebut.

"Semua koordinasi ada di kantor pusat, kasus juga ada di Jakarta, bukan di sini (Kabupaten Malang). Semua yang disampaikan oleh teman-teman dari Ansor akan kami sampaikan juga ke pimpinan sebagai masukan dalam mengambil keputusan," tuturnya.

Menurutnya, selama GP Ansor dan Banser Kabupaten Malang menggelar aksi damai, pihak KPP Pratama Kepanjen telah merekam semua tuntutan yang disampaikan. Nantinya dokumentasi tersebut juga akan dilampirkan saat disampaikan ke kantor pajak pusat.

"Tadi semuanya, dari awal sampai yang terakhir akan kami sampaikan. Semua kami rekam, kita dokumentasikan juga...

Baca Selengkapnya