Menkeu Tanggapi soal Anak Pejabat Pajak yang Jadi Pelaku Penganiayaan Putra Pengurus Ansor
Reporter
Binti Nikmatur
Editor
Yunan Helmy
22 - Feb - 2023, 10:41
JATIMTIMES - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara soal kasus penganiayaan yang menyeret nama pejabat di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Diketahui, pelaku penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor adalah anak pejabat di salah satu Kanwil DJP di Jakarta. Saat ini pelaku bernama Mario Dandy Satriyo juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.
Baca Juga : Gara-Gara Utang, Pria di Tulungagung Akhiri Hidup Dengan Tragis
Melalui akun Instagramnya, Sri Mulyani mengaku mendapat laporan soal viralnya kejadian tersebut pada Selasa (21/2) malam. Oleh karenanya, dia menginstruksikan kepada tim Kemenkeu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya mengecam tindakan kekerasan tersebut.
"Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," ungkap Sri Mulyani melalui akun @smindrawati, dikutip Rabu (22/2).
Selain itu, Sri Mulyani menyebut bahwa Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu. Seperti diketahui, anak pejabat DJP itu menggunakan mobil mewah Rubicon saat menganiaya putra pengurus Ansor.
"(Gaya hidup mewah itu) yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional," tegas Sri Mulyani.
Hingga saat ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu terus melakukan langkah konsisten untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. "(Cara menjaga integritas) dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas," ungkapnya.
"Irjen Kemenkeu melakukan langkah sesuai aturan untuk penyelidikan jajaran yang ditengarai melanggar aturan dan Kemenkeu terus melakukan tindakan disiplin sesuai aturan ASN yang berlaku," sambung Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu. "Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang terus ikut memonitor dan menjaga kami. Mari kita jaga dan bangun bersama Indonesia," pungkasnya.
Seperti diketahui, viralnya kasus ini diawali dari utas yang beredar di Twitter...