Tanggapan Ketua KPU Kabupaten Malang Terkait Seruan Aremania Golput Pemilu 2024

JATIMTIMES - Seruan untuk golput dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilakukan oleh suporter Arema FC, yakni Aremania turut menuai tanggapan dari berbagai pihak. Termasuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Kepada Jatim Times, Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini menyebut, ancaman Aremania untuk golput lantaran penegakan hukum terhadap tragedi Kanjuruhan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, merupakan tugas dan tanggungjawab bersama, bukan hanya KPU.

Baca Juga : Dua Parpol Besar di Banyuwangi Optimis Dulang Suara di Pemilu 2024

"Sebenarnya begini, kalau KPU itu tidak melihat, tidak menganalisa. Maksudnya tidak pada tugasnya untuk melihat golput. Tapi yang dilihat adalah tingkat partisipasi," ucapnya.

Terakhir, dari tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, Anis menyebut angka partisipasi masih bisa dikatakan cukup tinggi. Yakni mencapai lebih dari 60 persen.

"Tidak usah melihat ke Pemilu 2019, yang terakhir kemarin saat Pilkada 2020 tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Malang untuk Pilkada 2020 itu ada di angka 60,4 persen. Golput itu kan sebenarnya dilihatnya dari itu," jelasnya.

Atas dasar itulah, Anis menyebut jika adanya seruan terkait golput akibat tuntutan Aremania terkait tragedi Kanjuruhan yang dirasa tidak memenuhi unsur keadilan menjadi pekerjaan rumah semua pihak.

"Kita tidak pada proses kenapa golput, jadi belum. Ini sebenarnya menjadi PR bersama. Sedangkan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang dan yang menjadi kewajiban dan tugasnya adalah menyosialisasikan tahapan atau penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan," lugasnya.

Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 itulah, lanjut Anis, yang menjadi salah satu dasar bagi KPU Kabupaten Malang dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi kita melihatnya, daerah mana di titik yang partisipasi masyarakatnya rendah. Inilah yang wajib kita genjot. Usaha kami lebih keras bahkan ekstra keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut," imbuhnya.

Meski demikian, Anis menuturkan, langkah sosialisasi tersebut juga bakal dilakukan secara keseluruhan. Sehingga tidak hanya daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya yang rendah saja yang bakal dilakukan sosialisasi.

"Tapi bukan berarti partisipasi masyarakat yang sudah tinggi, itu kita abaikan...

Baca Selengkapnya