Jabatan Kades 9 Tahun, Ini Dampak Positif dan Negatif Menurut Apdesi Kabupaten Malang

JATIMTIMES - Usulan mengenai penambahan masa jabatan kepala desa (kades) di Indonesia masih menuai pro dan kontra. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan dalam aksi damai yang dilakukan oleh ribuan kades se Indonesia pada Selasa (17/1/2023) lalu. 

Menurut Ketua Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Malang, Helmiawan Khodidi secara umum tentunya segala kebijakan ada segi positif maupun negatifnya. Dan keduanya harus sama-sama diperhatikan. 

Baca Juga : Sapi Banyuwangi Raih Juara Dua Kontes Sapi Nasional

Menurut pria yang juga menjadi Kades Tumpukrenteng dari ada beberapa hal positif yang bisa muncul jika kebijakan itu jadi direalisasikan. Yakni berkaitan dengan efisiensi anggaran dan juga program pembangunan.

"Kalau dilihat secara umum bagus, pertama biaya Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) agak turun. Lalu penyelesaian konflik pasca Pilkades bisa dituntaskan dan pembangunan bisa maksimal," ujar pria yang akrab disapa Didik ini. 

Sedangkan dari sisi negatifnya, salah satunya jika ternyata Kades yang terpilih kurang sesuai dengan harapan rakyat. Dalam artian terkesan kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang kades. 

"Negatifnya, apabila kades yang terpilih tidak bisa sesuai harapan rakyat. Dalam arti kemampuan memimpin sangat minim desa akan (butuh waktu) panjang dalam memajukan (desa)," terangnya. 

Namun demikian, Didik mengatakan bahwa secara prinsip APDESI mendukung apa yang saat ini tengah disuarakan oleh para Kades se Indonesia. Sebab itu menurutnya merupakan dinamika dalam tata kelola bernegara. 

"Kalau APDESI pada prinsipnya mendukung perjuangan teman-teman kades. Karena itu suatu dinamika dalam bernegara," pungkasnya.

Baca Juga : Baca Selengkapnya