PKPA di Unisba Blitar, Hakim MK Berikan Materi Perselisihan Hasil Pemilu

JATIMTIMES - Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar bersama Peradi Cabang Blitar menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan kedua. Kegiatan yang diikuti 21 peserta ini menghadirkan beberapa pemateri dari kalangan profesional.

Salah satu pemateri yang dihadirkan adalah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H, M.Hum. Dalam PKPA ini Enny menyampaikan beberapa materi. Salah satunya materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu dalam Pendidikan. Materi ini diikuti dengan sangat antusias oleh para peserta PKPA.

Baca Juga : Usir Tikus Tanpa Racun, Petani Blitar Gunakan Burung Hantu

Dalam paparanya Enny menjelaskan pentingnya kuasa hukum bagi para calon legislative (Caleg). Menurutnya  kuasa hukum dapat membantu mempersiapkan pemberkasan bagi para caleg. Disamping itu kuasa hukum juga dapat membantu caleg saat ada perselisihan hasil pemilu.

“Hadirnya kuasa hukum dapat meminimalisir persoalah yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Misalnya ternyata ijazahnya palsu, kuasa hukum dapat mengingatkan klienya (caleg) sebelum menjadi persoalan dikemudian hari," kata Enny.

Enny menambahkan, salah satu polemik yang bisa saja muncul dari pemilu adalah perselisihan hasil pemilu. Mengantisipasi hal ini dirinya menegaskan kuasa hukum dapat membantu mempersiapkan permohonan gugatan dan bukti-bukti yang diperlukan oleh caleg.

“Apalagi untuk pemilihan legislatif waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan juga tidak panjang, yakni tiga hari pasca pemilihan. Jadi hadirnya kuasa hukum akan sangat membantu caleg jika benar-benar terjadi perselisihan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Enny menyampaikan, kuasa hukum yang mahir di bidang hukum dapat menyusun bukti-bukti secara rapi untuk kepentingan persidangan di Mahkamah Konstitusi. "Bukti itu perlu disusun secara rapi, karena setiap persoalan membutuhkan bukti, jangan asal ditumpuk, sehingga akan menyusahkan saat pemeriksaan dalam persidangan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pesta demokrasi di Indonesia sudah di depan mata. Pemerintah Indonesia akan menggelar pesta demokrasi pemilihan umum legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024 mendatang.

Di tahun yang sama, Indonesia juga akan menggelar pemilihan kepala daerah dan presiden pada November 2024...

Baca Selengkapnya