Kesenjangan Pembangunan, Blitar Selatan ingin Pisah dari Kabupaten Blitar

JATIMTIMES - Kesenjangan pembangunan Blitar selatan dengan Blitar utara dirasa masih terjadi. Terkini, warga wilayah  Kabupaten Blitar bagian selatan tegas ingin memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.

Wacana memisahkan diri ini lantaran Blitar Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan itu merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan percepatan pemerataan dan pembangunan. 

Baca Juga : Rajut Kebersamaan, Kodim 0808/Blitar dan Sedulur TGS Ngretrail Trabas Lereng Kelud

Keinginan untuk melepaskan diri dari Kabupaten Blitar alias memekarkan wilayah itu diutarakan ribuan warga Blitar Selatan dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro, Senin (16/1/2023).

Pantauan JATIMTIMES, para pendemo datang dengan mengendarai ratusan truk. Setelah parkir di halaman Kantor Pemkab Blitar, para pendemo kemudian mengutarakan uneg-unegnya melalui aksi demonstrasi. Mereka berorasi dan membentangkan poster bernada protes kepada Pemkab Blitar.

Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat M. Trianto mengatakan, selama ini kawasan Blitar selatan memang tidak pernah menjadi skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Blitar.

"Padahal kekuatan APBD Kabupaten Blitar beberapa tahun ini sangatlah besar. APBD tahun 2022 saja sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 ini Rp 2,4 triliun. Tapi ironisnya hingga saat ini wilayah Blitar selatan infrastrukturnya banyak yang rusak parah," kata Trianto.

Trianto menambahkan, masyarakat Blitar selatan menuntut agar Pemkab Blitar membangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar selatan. Kemudian tuntutan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan bersih, bebas korupsi dan nepotisme.

"Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati-wakil bupati Blitar dilaksanakan secara konsisten," tegasnya.

Baca Juga : Diduga Mencabuli Anak Tirinya, Pria Kertosono Diamankan Satreskrim Polres Kediri

Aksi unjuk rasa sempat memanas. Massa yang sudah menunggu kehadiran Bupati Blitar Rini Syarifah sejak awal tak puas hanya ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Untuk meredam emosi pendemo, Wabup Rahmat Santoso berinisiatif melakukan panggilan video dengan Bupati Rini Syarifah. Massa baru membubarkan diri setelah pakta integritas yang mereka bawa ditandatangani DPRD Kabupaten Blitar dan perwakilan Pemkab Blitar.

Sementara Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso usai menemui massa mengatakan, dirinya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada Blitar selatan dengan komposisi anggaran hingga 70 persen dibanding wilayah lainnya.

"Pembahasan kan mulai Februari ini nanti semua ikut mengawal. Insya Allah tidak sampai ada yang namanya pemekaran. Kawasan Blitar selatan akan jadi perhatian kami," pungkasnya.