Tak Jalankan AD/ART, DPRD Sebut Musorkot KONI Kota Malang Tak Sah

JATIMTIMES - Polemik jelang Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Malang semakin memanas. Baru-baru ini, DPRD Kota Malang menyebut bahwa Musorkot tidak sah jika tidak menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Fraksi Golkar, Suryadi mengatakan bahwa segala pelaksanaan pada organisasi harus berpijak kepada AD/ART. Sebab, hal tersebut adalah dasar untuk menjalankan sebuah organisasi.

Baca Juga : Biadab, ART di Jaksel Disiram Air Panas hingga Dipaksa Makan Kotoran Anjing 

“Saya kira semua pelaksanaan di dalam kelembagaan organisasi apapun, maka dasar pijakannya kan AD/ART. Sebagai kelembagaan KONI, yang namanya AD/ART itu kan harus dipatuhi. Siapa lagi yang harus mematuhi, masak orang lain yang akan mematuhi. Itu harus lembaga atau pengurusnya sendiri yang harus menghormati dan menjunjung tinggi AR/ART itu,” kata Suryadi, Rabu (14/12/2022).

“Dalam pelaksanaan musorkot itu saya kira acuan dan dasar pijakannya ya di sana. Bahkan kitab sucinya ya di sana. Itu regulasi yang harus menjadi dasar dari AD/ART adalah mutlak tanpa syarat apapun. Harus dihormati dan dijalankan,” imbuh Suryadi.

Dalam pelaksanaannya, menjelang Musorkot KONI Kota Malang, AD/ART pasal 35 angka 3 huruf b disebut tidak dijalankan. Karena seharusnya, peserta Musorkot harus mendapatkan pemberitahuan minimal 14 hari sebelum Musorkot. Selain itu 7 hari menjelang Musorkot, peserta juga telah mendapat bahan yang akan dibahas.

“Semua regulasinya kan di sana (AD/ART). Ketika tidak mengacu AD/ART itu, kan tidak bisa disebut sah atau sesuai amanat yang dijalankan. AD/ART itu harus dijunjung tinggi sendiri (oleh internal KONI Kota Malang),“ ungkap Suryadi.

Disinggung masalah keabsahan, Suryadi menyebut pengurus KONI Kota Malang harus dapat menjalankan keterbukaan kepada cabor. Sehingga, terkait pelaksanaan musorkot dapat berjalan terbuka.

“Bicara keabsahan, tentu keterbukaan kepada cabor-cabor ini kan cukup banyak. Sehingga pelaksanaannya terbuka, tersosialisasi ke semua cabor bahwa akan ada pelaksanaan musyawarah tersebut. Jangan sampai ada cabor yang tidak tau soal pelaksanaan pelaksanaan itu,” beber Ketua Karang Taruna Kota Malang tersebut.

Baca Juga : Baca Selengkapnya