Matahari Lepas Pasar Besar, Ketua DPRD Kota Malang Sebut Revitalisasi Pasar Besar Bisa Gunakan APBN atau APBD

JATIMTIMES - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyebut bahwa revitalisasi Pasar Besar dapat memilih menggunakan dua anggaran, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. 

"Kami dari sisi dewan tetap ada dua opsi yaitu dibiayai oleh APBN dan atau dibiayai oleh APBD," ungkap Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika kepada JatimTIMES.com. 

Baca Juga : Pengakuan Paranormal Solo, Ki Arjuna Samudra Soal Syarat Pesugihan Nyi Blorong 

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, bahwa saat ini terkait revitalisasi Pasar Besar, sudah tidak dalam pengelolaan PT Matahari Departement Store. Terlebih lagi pihak PT Matahari telah melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

"Pasar Besar itu tinggal nunggu PKS baru di mana matahari sudah memutus kerjasama, sehingga sekarang kita anggaran DED (Detail Engineering Design) nya dulu di anggaran 2023," jelas Made. 

Anggota dewan yang maju dari daerah pemilihan (dapil) Lowokwaru ini mengatakan, untuk pembiayaan revitalisasi Pasar Besar, Wali Kota Malang Sutiaji telah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, salah satunya dengan Kementerian Perdagangan RI agar mendapatkan bantuan pembiayaan dari APBN. 

Terlebih lagi, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan juga telah meninjau secara langsung kondisi Pasar Besar serta harga dari bahan pokok pada Jumat (28/10/2022) dengan didampingi Wali Kota Malang Sutiaji. 

Made menjelaskan, bahwa untuk revitalisasi Pasar Besar jika memilih menggunakan APBD Kota Malang, maka harus menggunakan sistem multi years yang artinya harus menunggu di tahun 2024 Pasar Besar baru bisa dibangun. 

Karena untuk tahapan revitalisasi Pasar Besar, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk DED Pasar Besar di APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2023. Di mana menurut Made di APBD Kota Malang TA 2023 nantinya masih penyusunan DED, persiapan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) lalu lintas dan Amdal lingkungan.

"Kalau itu sudah nanti di 2023 untuk pembahasan 2024 akan kita anggarkan pembangunannya kalau sudah pasti dari APBN tidak turun bantuannya," ujar Made...

Baca Selengkapnya